Masyarakat Kecewa dengan RUU Penyandang Disabilitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Penyandang Disabilities kecewa dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. RUU yang menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan sedang dibahas di dewan dinilai kurang mengakomodir kepentingan masyarakat disabilitas.

“Beberapa masukan yang kami sampaikan tak terakomodir dalam rancangan undang-undang,” kata perwakilan LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada CNNIndonesia, Kamis (11/2).

LBH Jakarta bersama organisasi lain di antaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat memantau pembahasan RUU Penyandang Disabilitas. Sejak pertengahan tahun lalu, RUU ini disetujui dalam rapat paripurna menjadi rancangan inisiatif DPR.

Saat ini, RUU sedang dalam proses pembahasan antara pemerintah dan dewan. Pembahasan RUU ditargetkan segera rampung, mengingat RUU Penyandang Disabilitas sebenarnya adalah prioritas 2015.

Lihat juga: DPR Yakin RUU Penyandang Disabilitas Bisa Cepat Rampung

“Pelibatan masyarakat harus segera dilakukan, terutama dengan memanfaatkan forum Rapat Dengar Pendapat Umum untuk merespon perkembangan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas saat ini,” kata Tigor.

Tigor menilai ada beberapa kepentingan masyarakat penyandang disabilitas yang tak terakomodir. Salah satunya mengenai pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia. Komisi independen nantinya berfungsi sebagai lembaga yang mengawal perkembangan pelaksanaan hak-hak kaum disabilitas.

Komisi diharapkan juga memiliki kewenangan lain menjalankan fungsi sinergis dengan kementerian seperti mengurus soal ketenagakerjaan kaum disabilitas. Sayangnya, rencana pembentukan komisi yang telah disebutkan dalam draft awal, malah hilang dalam pembahasan RUU saat ini. 

“Padahal pembentukan komisi ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional hak-hak penyandang cacat," kata Tigor. Ratifikasi Indonesia ditandai lahirnya UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ledia Hanifa Amaliah mengatakan ada perbedaan kecil dalam Daftar Inventaris Masalah yang diajukan pemerintah dan DPR, yaitu berupa penggunaan bahasa dan istilah tertentu yang masih harus diperjelas. Dengan perbedaan kecil seperti itu, Ledia menilai pembahasan RUU Penyandang Disabilitas ke depannya tidak akan memakan waktu lama.

Lihat juga: Raker RUU Penyandang Disabilitas Berjalan Tanpa Perdebatan

"Memang ada beberapa usulan dari masyarakat yang tidak masuk dalam draf. Itu nanti perlu didiskusikan lagi karena harus ada harmonisasi dengan kebijakan pemeritah. Kemarin itu banyak pasal yang dipangkas karena terlalu teknis, yang nantinya bisa dimasukkan dalam SOP (standar operasi prosedur), bukan UU," katanya.

Ia pun berpendapat permasalahan disabilitas nantinya harus menjadi tanggung jawab lintas kementerian meskipun pengawasan akan berada di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, ada kemungkinan pula akan dibentuk sebuah komite atau komisi nasional khusus penyandang disabilitas.

(yul)