Luhut: Dana ke Daerah Sudah 60 Persen dari Anggaran Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, transfer dana ke daerah besarnya sudah mencapai sekitar 60 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat. Transfer  di antaranya melalui program dana desa dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Luhut menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk memberikan pengarahan mengenai pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun kepada para pemimpin daerah terkait. Dia didampingi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu menjelaskan, dana transfer ke daerah jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan perubahan strategi pemerintah yang memulai pembangunan dari pinggir lalu ke pusat.

Ia menuturkan, tahun ini pemerintah menganggarkan 36,7 persen atau sekitar Rp770,2 triliun dari total APBN ditransfer ke daerah. Dari total dana itu, Rp47 triliun diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dana desa. Jumlah dana desa itu meningkat signifikan dari tahun 2015 yang hanya Rp20,8 triliun.

Lihat juga: BNI Perluas Layanannya ke Aparat Pedesaan

"Jika dana sebesar itu digunakan dengan benar maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi jika tidak (dikelola dengan benar) akan membawa malapetaka," seperti dikutip dari siaran pers Kemenkopolhukam yang diperoleh CNNIndonesia.com, Kamis (18/2/2016).

Luhut menekankan bahwa negara akan hadir dalam situasi yang sulit demi menjamin keamanan warganya. Menurutnya, keamanan merupakan salah satu faktor kunci untuk menarik investor datang ke Indonesia, selain faktor lain yang harus dibenahi seperti korupsi, penyederhanaan birokrasi dan infrastruktur.

Ia pun menyampaikan data dari World Economic Forum tentang kemudahan berbisnis, di mana peringkat Indonesia mengalami kenaikan yang, menurutnya, signifikan, meski masih di bawah negara tetangga Singapura dan Malaysia.

Menanggapi adanya demonstrasi yang belakangan terjadi di Batam, Luhut berharap pemerintah daerah setempat mulai menerapkan aturan perizinan demonstrasi, karena pemerintah pusat tidak ingin kebebasan berekspresi masyarakat menjadi penghambat laju perekonomian daerah.

"Jangan sampai sebuah perusahaan tutup karena alasan keamanan, kalau alasannya kalah bersaing, itu soal lain," kata Luhut.

Sementara itu, Badrodin menegaskan bahwa Polri mendukung kebebasan berekspresi yang tidak menghalangi kinerja perekonomian. Dalam paparannya, ia mendukung pernyataan Luhut yang menyebut bahwa pemerintah dan kepolisian tidak akan tinggal diam dalam menghadapi premanisme yang bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Lihat juga: Menkeu Koreksi Defisit APBNP 2015 Jadi 2,58% PDB

"Mogok kerja tidak boleh menghalangi operasional perusahaan," ujar Badrodin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan keistimewaan bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun dalam menerbitkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(yul)