“Jangan dibilang pemerintah pusat tidak tegas. Kami sangat tegas. Kami beri tahu mereka (Gerakan Pembebasan Papua) untuk menegakkan aturan yang ada. Dia harus izin. Kalau tidak izin, kami tindak sesuai aturan,” kata Luhut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/2), saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi dari lawatan ke Amerika Serikat.
Menurut Luhut, Gerakan Pembebasan Papua hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Pemerintah Indonesia, ujarnya, tak bisa dengan mudah diancam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, Presiden Jokowi selalu memikirkan Papua. “Presiden luar biasa perhatian (terhadap Papua). Perbaikan tidak overnight,” ujar Luhut.
“Kemarin, mereka yang ada di Wamena (Gerakan Pembebasan Papua) berharap akan ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan. Enggak. Kami biarkan saja, tapi setelah itu kami turunkan (plang kantor mereka),” kata Luhut.
Gerakan Pembebasan Papua memiliki setidaknya dua tujuan utama, yakni mewujudkan cita-cita agar rakyat Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri, dan membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena merupakan yang ketiga, sedangkan dua kantor sebelumnya berlokasi di Vanuatu dan Kepulauan Solomon.
“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny yang kini tinggal London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, tahun 2002.
Kantor di Wamena, ujar Benny, akan berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai aksi demi mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.