Ahok Tetap Kirim SP2 Meski Warga Kalijodo Bongkar Sukarela

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan tetap mengirimkan surat peringatan (SP) 2 kepada warga Kalijodo meski mereka sebagian sudah membongkar sendiri bangunannya.

"Aturannya begitu, setelah SP2 nanti kami beri SP3," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2).

Lihat juga: Jelang Penertiban Kalijodo, Ahok Ganti Kepala Satpol PP DKI

Menurutnya, warga Kalijodo memang lenih baik membongkar sendiri rumahnya dibandingkan dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Jika pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, maka kemungkinan barang-barang milik warga akan rusak.

"Kusen, jendela, dan pintu bisa diambil kan lumayan," kata dia.

Hanya sebagian kecil warga Kalijodo yang membongkar sendiri rumahnya. Menurut Ahok, sapaan Basuki, masih banyak yang enggan membongkar sendiri rumahnya. Oleh sebab itu SP2 tetap dibutuhkan agar Satpol PP bisa melakukan pembongkaran nantinya.

Lihat juga: Daeng Aziz 'Penguasa' Kalijodo Diperiksa Polisi Hari Ini

SP 1 dilayangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 18 Februari 2016 lalu. Warga mengaku terkejut dengan adanya surat itu karena sebelumnya belum ada sosialisasi.

Sebagian warga ada yang pasrah dan mendaftar agar bisa tinggal di rumah susun. Sebagian lagi masih berkeras tinggal dan berharap penggusuran dibatalkan.

Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menjadwalkan penggusuran akan dilakukan pada 29 Februari 2016 ini. Koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jakarta Raya juga sudah dilakukan. Ribuan personel TNI dan Polri siap dikerahkan untuk mengamankan jalannya penggusuran/

Lihat juga: Ahok Akan Kembalikan Kalijodo Jadi Tempat Cari Jodoh

Pemprov DKI Jakarta menyediakan tiga rumah susun untuk warga Kalijodo pemegang KTP DKI Jakarta. Bagi pekerja seks komersial, akan diberikan pelatihan kerja bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Sementara bagi warga luar Jakarta, akan dipulangkan sampai ke rumah mereka di kampung halaman.

Warga yang menolak penggusuran masih terus berupaya melawan. Selain mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, warga Kalijodo juga mengadu DPRD DKI Jakarta. (sur)