Penyiaran di Jawa Barat, Wagub: Konten yang Penting Diawasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki sejumlah rumusan stategis mengenai penyiaran di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, konten menjadi hal pertama yang harus diperhatikan.

"Konten ini penting untuk diawasi, apalagi karena pada dasarnya frekuensi ini milik negara, negara milik rakyat. Jadi sejauh mana pinjaman frekuensi ini bermanfaat untuk rakyat," kata Deddy pada Rapat Koordinasi Penyiaran, bersama DPRD dan Pemda.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini konten menjadi keresahan banyak pihak. Film atau tayangan seperti "sihir", satu detik bisa menggerakkan penonton untuk sedih dan tertawa.

Terkait revisi Undang-Undang Penyiaran, menurut Deddy, harus bisa mengakomodir perkembangan teknologi.

"UU penyiaran perlu selaras dengan UU perfilman, termasuk Pers. Karena ada karya-karya Jurnalistik yang disajikan dalam bentuk visual di televisi," katanya.

Menyinggung soal kepemilikan stasiun televisi, ini perlu diperhatikan. Menurut Deddy harus ada yang bisa mengaturnya, apakah diperbolehkan atau tidak.

"Jangan sampai ada monopoli di bidang komunikasi," tambahnya.

Poin berikutnya adalah konten lokal yang menurut Deddy, punya titik permasalahan pada jam tayang yang terlalu malam. Pada televisi nasional biasanya tayang pukul 1.30 dini hari.

"Padahal bisa di sore hari, atau jam 10 malam. Padahal cuma 2 jam 24 menit, ini juga harus jelas diatur undang–undang. Jawa Barat sendiri banyak mengadakan festival, seperti FFJB dan Festival lainnya untuk menggali konten lokal, oleh anak-anak muda," papar Deddy.

Selanjutnya mengenai sulih suara yang saat ini dilakukan pada serial drama luar negeri. Seperti India, Arab dan Turki. Menurut Deddy, hal itu sudah masuk ranah kultural. Seolah gaya hidup luar sama dengan Indonesia.

"Saya lebih cenderung dengan bahasa aslinya, jadi interaksi budayanya ada," tegas Wagub yang juga seorang Aktor ini.

Di samping itu fungsi KPI sebagai pengawas, harus melibatkan masyarakat sebagai penilai. Ini karena pada akhirnya semua yang diregulasikan harus bermanfaat baik untuk masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi antara KPI Pusat dan KPID di seluruh Indonesia pun perlu berjalan dengan baik.

“KPI itu kan fungsinya lebih kepada pengawasan, salah satu yang lain adalah pemberian izin bersama dengan pemerintah. Ini harus dilihat dari satu sisi bagaimana masyarakat menilainya. Nah ini harus dirancang dengan baik, keberadaan KPI dan KPID ini juga seperti apa," tambahnya.

Provinsi Jawa Barat sendiri sudah memiliki KPID-nya sendiri, yang dilantik oleh Gubernur Ahmad Heryawan pada Februari tahun lalu. Ketua KPI Pusat Judhariksawan menilai Jawa Barat adalah provinsi yang selalu tepat waktu dalam melantik komisioner KPID, dibandingkan dengan daerah lain.