Ketua DPR Sepakat dengan Moratorium Pembangunan Gedung

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan kebijakan moratorium pembangunan gedung yang ditetapkan pemerintah, juga berlaku bagi parlemen. Menurutnya, parlemen akan lebih fokus kepada pekerjaannya dibanding dengan rencana proyek pembangunan gedung baru DPR.

"Tidak mesti (pembangunan gedung) harus dipaksakan, saya kira jika memang pemerintah bersepakat melakukan moratorium, ya tidak boleh juga dilakukan oleh dewan," kata Ade di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/3).

Meski demikian, Ade mengaku akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait hal ini. Dia akan mengkomunikasikan penundaan rencana proyek pembangunan gedung dengan pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengetahui secara detail kebutuhan yang dibutuhkan oleh parlemen.

Pilihan Redaksi Tokoh Nasional Bendung Niat Pembangunan Megaproyek DPR Moratorium Pembangunan Gedung dan Pembelian Tanah Dilanjutkan Fadli Zon Pahami Alasan Jokowi Tunda Megaproyek DPR

"‎Saya harus hati-hati dalam mengambil keputusan ini. Saya harus bicara kepada seluruh pimpinan fraksi sebelumnya, sebagai pemangku kepentingan utama di sini," ujar Ade.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan kebijakan moratorium bagus jika dilaksanakan tanpa terkecuali. Ade mengklaim parlemen tahu diri dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terkena dampak penurunan global.

"Ini kita kan harus mengecangkan ikat pinggang. Kita harus tahu diri," ujar dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempermasalahkan apabila nantinya proyek pengembangan gedung DPR tertunda. Hal itu menyikapi dilanjutkanya moratorium pembangunan sarana dan prasarana lembaga negara, termasuk pembelian lahan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau tidak, juga tidak ada masalah. Kalau memang negara tidak punya uang lagi, ya sudah tidak masalah," kata Fadli Zon kemarin.

Kebijakan menunda pengembangan kawasan DPR diambil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/2) lalu. Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga tinggi negara menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara, alih-alih membeli tanah baru untuk keperluan gedung. (bag)