Kepala Daerah Baru Diminta Libatkan Masyarakat Soal APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung 2015 diimbau memiliki kemampuan dalam mengatur anggaran yang baik. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar transparansi pembahasan dan penggunaan anggaran di daerah dapat terwujud.

Menurut Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FITRA Yenny Sucipto, fenomena tak terserapnya seluruh anggaran dalam APBD di daerah-daerah se-Indonesia masih menjadi momok sampai saat ini. Untuk mengubah hal tersebut, para pemimpin daerah diharapkan memiliki kemampuan manajemen anggaran yang baik.

“Tidak terserapnya anggaran di kabupaten atau kota membuat stagnansi pembangunan, karena paling yang terserap hanya belanja pegawai. Kepala daerah baru jika tidak memiliki kemampuan manajemen anggaran yang baik maka ujung-ujungnya masalah anggaran pasti terjadi," kata Yenny di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3).

Lihat juga: KPK Pantau Pengelolaan APBD Tiga Daerah Otonomi Khusus

Berdasarkan data yang dimiliki FITRA, terdapat 70 hingga 80 persen kepala daerah baru yang terpilih pada Pilkada serentak 2015 lalu. Namun, walaupun mereka adalah sosok baru, tak ada jaminan bagi para pemimpin daerah baru dapat mewujudkan penggunaan anggaran yang baik.

Menurut Yenny, para pemimpin daerah baru harus mampu membuat sistem manajemen yang baik untuk mewujudkan penggunaan anggaran yang baik di lokasi kerjanya masing-masing.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah para pemimpin daerah baru harus mulai melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD atau APBD-P setiap tahunnya. 

(yul)