Gubernur Ahok Siap Hadapi Komisi Hukum DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut DPR RI akan dimintai konfirmasi mengenai penertiban yang dilakukan di Kalijodo serta kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang diusut KPK. Terkait pemanggilan tersebut, Basuki mengaku siap untuk memenuhi panggilan itu.

"Kalau saya dipanggil ya datang saja" kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/3).

Sebenarnya, pemanggilan terhadap Basuki dilakukan hari ini tapi karena berbagai alasan pemanggilan terpaksa harus ditunda. Ahok, sapaan Basuki, mengatakan pemanggilan mengalami penundaan lantaran bukan dirinya saja yang dipanggil.

Lihat juga: Komisi III DPR Panggil Ahok Terkait Kalijodo dan Sumber Waras

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Tito Karnavian pun masuk dalam daftar pejabat yang akan dipanggil DPR RI untuk dikonfirmasi terkait pembongkaran Kalijodo.

Ahok mengatakan pemanggilan selanjutnya akan dilayangkan jika Tito bisa ikut memenuhi panggilan tersebut. "Kami sedang menunggu kapan Kapolda ada waktu," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pihaknya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian terkait persoalan penegakan hukum di Jakarta.

DPR dengan Ahok dan Tito, akan membahas persoalan penertiban Kalijodo dan kasus Sumber Waras.

"Beberapa hal terkait persoalan-persoalan hukum hari ini. Persoalan Sumber Waras, penggusuran, perdagangan orang yang itu dibilang berizin seperti Alexis, itu kan perdagangan manusia," kata Desmond saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/3).

Lihat juga: Ahok Telah Siap Jika PDIP Murka soal Pilgub Jakarta

Sedianya, kedua pucuk pimpinan itu, ujar Desmond, akan dipanggil pada hari ini. Namun, karena Tito sedang melaksanakan pengamanan KTT Luar Biasa OKI akan dijadwalkan ulang pekan depan.

Desmon menjelaskan pemanggilan Ahok dan Tito merupakan tindaklanjut hasil keputusan rapat pleno Komisi Hukum DPR RI, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, persoalan Kalijodo dan Hotel Alexis menjadi bahan yang akan diklarifikasi kepada Ahok.

Pasalnya, kata dia, pihaknya sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat hiburan malam di Jakarta. Dalam sidak itu, ditemukan bangunan dengan izin hotel, namun terdapat berbagai wanita dari banyak negara yang diduga melakukan praktik prostitusi.

Selain itu, terkait kasus Sumber Waras, Desmond mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi keterlibatan Ahok dalam kasus tersebut. Hal ini, kata dia, agar tidak terjadi fitnah atau tudingan kepada Ahok. (sip)