Komisi I Minta Tentara Dikerahkan Lawan Terorisme-Separatisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Republik Indonesia dinilai Komisi Pertahanan DPR RI belum melibatkan peran Tentara Nasional Indonesia secara luas dalam menghadapi perang proxy, seperti perang terhadap terorisme dan separatisme.

"Sampai sekarang, regulasi yang ada belum memberikan pintu masuk bagi negara untuk melibatkan TNI secara luas dalam menghadapi operasi militer yang bersifat asimetris dan proxy selain perang. Ini jadi PR kita bersama," kata Ketua Komisi I Mahfudz usai rapat dengar pendapat antara komisinya dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono di Markas Komando Pasukan Khusus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (10/3).

Perang proxy ialah istilah yang merujuk pada konflik antarnegara, di mana negara tersebut tidak terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy alias wakil atau kaki tangan.

Memanfaatkan pihak ketiga untuk memuluskan kepentingan suatu negara dipandang lebih efektif ketimbang berhadap-hadapan secara diametral. Perang nonkonvensional ini dilakukan secara terselubung dan mampu menyebabkan kelumpuhan mematikan bagi suatu negara.

Untuk menghadapi perang semacam itulah, peran TNI dianggap Komisi Pertahanan DPR perlu diperbesar.

Lihat juga: Soekarno Sudah Ramalkan Ancaman Perang Proxy di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang TNI, kata Mahfudz, TNI memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan operasi militer selain perang secara fisik. Ada 14 jenis fungsi TNI, dan dua di antaranya perang terhadap terorisme dan separatisme.

Oleh sebab itu Komisi I meminta KSAD untuk segera menyusun rencana penguatan postur TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang.

"Kami yakin TNI punya kekuatan yang mampu melindungi dan menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ujar Mahfudz.

Politikus PKS itu berpendapat, mestinya pemerintah mulai menggunakan kekuatan TNI untuk mengatasi ancaman yang makin modern, terutama terorisme dan separatisme. Kedua ersoalan itu, kata Mahfudz, hingga kini belum kunjung usai.

Lihat juga: Kaya Sumber Daya, Indonesia Darurat Ancaman Perang Proxy

Rapat Komisi I dan KSAD di Markas Kopassus hari ini dihadiri jajaran petinggi TNI Angkatan Dara. Selain KSAD, ada pula Komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrad, dan Panglima Kodam seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Komisi I juga menggelar kunjungan kerja ke markas TNI Angkatan Udara dan TNI Agkatan Laut.

Pada kesempatan itu, Komisi I juga berjanji untuk mengakomodasi segala kebutuhan Kopassus. “Akan kami jadikan prioritas untuk kami bantu kelengkapannya, dalam APBN Perubahan 2016 atau Rancangan APBN 2017,” kata Mahfudz. (agk)