Cegah Penyelundupan, Jokowi Awasi Lebih dari 1.200 Pelabuhan
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Kamis, 17 Mar 2016 00:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta agar pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil dan milik pribadi non-formal yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.200, ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah praktik penyelundupan barang ke Indonesia.
"Kita harus sadari bahwa negara kita kepulauan sangat rawan terhadap praktik penyelundupan barang. Ini merupakan masalah sangat besar yang harus kita atasi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (16/3).
Sebabnya, praktik penyelundupan akan melemahkan daya saing Indonesia terutama daya saing produk sejenis, mulai dari pertanian, industri, perikanan, elektronik dan sebagainya, yang diproduksi di dalam negeri.
"Dan lebih parah lagi bisa mematikan industri nasional kita," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan agar adanya langkah konkrit untuk mengatasi aksi penyelundupan tersebut. Dalam hal ini, Jokowi menyebut peran strategis Badan Keamanan Nasional (Bakamla) untuk mengatasi aksi penyelundupan di pelabuhan kecil.
"Tingkatkan kapal patroli kerjasama, operasi bersama-sama kalau perlu dengan negara tetangga kita," ujarnya.
Sementara itu, ujarnya, kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan juga harus ditingkatkan oleh TNI dan Polri. Hal itu disebabkan agar praktik penyelundupan melalui pelabuhan kecil dan jalur tikus di wilayah perbatasan bisa dicegah.
Jokowi kemudian juga menegaskan untuk menindak tegas aparat yang ikut bermain dalam praktik penyelundupan. Terutama mereka yang ketahuan bekerjasama, baik dalam masalah dokumen, penyalahgunaan fasilitas dan kuota impor.
"Saya ingin dilakukan reformasi total menyeluruh dan tata perizinan impor sehingga semua terintegrasi dalam sebuah sistem yang baik," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri Perhubungan secara khusus diminta Jokowi untuk menutup pelabuhan dengan terminal khusus, terutama aktivitas pribadi, yang rawan aktivitas penyelundupan narkotik.
"Terdapat lebih dari 1.200 pelabuhan non-formal yang mana Kepabeanan tidak bisa masuk. Menhub maka itu diminta untuk tertibkan, mana yang harus dicabut, dihapuskan," ujarnya.
Pram juga menjelaskan untuk mencegah aksi penyelundupan, pemerintah akan meningkatkan operasi penangkalan untuk mencegah penyelundupan yang terjadi.
"Kerjasama lintas sektoral yang melibatkan beacukai, TNI, Polri, Bakamla, BIN dan Jaksa Agung akan ditingkatkan," ujarnya.
Adapun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dirinya akan membantu Ditjen Bea Cukai untuk melakukan pemantauan terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus, khususnya di wilayah Sumatera.
"Pelabuhan tidak resmi jumlahnya juga cukup banyak, setiap pantai juga bisa," ujarnya. (gir)
"Kita harus sadari bahwa negara kita kepulauan sangat rawan terhadap praktik penyelundupan barang. Ini merupakan masalah sangat besar yang harus kita atasi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (16/3).
Sebabnya, praktik penyelundupan akan melemahkan daya saing Indonesia terutama daya saing produk sejenis, mulai dari pertanian, industri, perikanan, elektronik dan sebagainya, yang diproduksi di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Jokowi menekankan agar adanya langkah konkrit untuk mengatasi aksi penyelundupan tersebut. Dalam hal ini, Jokowi menyebut peran strategis Badan Keamanan Nasional (Bakamla) untuk mengatasi aksi penyelundupan di pelabuhan kecil.
Sementara itu, ujarnya, kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan juga harus ditingkatkan oleh TNI dan Polri. Hal itu disebabkan agar praktik penyelundupan melalui pelabuhan kecil dan jalur tikus di wilayah perbatasan bisa dicegah.
Jokowi kemudian juga menegaskan untuk menindak tegas aparat yang ikut bermain dalam praktik penyelundupan. Terutama mereka yang ketahuan bekerjasama, baik dalam masalah dokumen, penyalahgunaan fasilitas dan kuota impor.
"Saya ingin dilakukan reformasi total menyeluruh dan tata perizinan impor sehingga semua terintegrasi dalam sebuah sistem yang baik," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri Perhubungan secara khusus diminta Jokowi untuk menutup pelabuhan dengan terminal khusus, terutama aktivitas pribadi, yang rawan aktivitas penyelundupan narkotik.
"Terdapat lebih dari 1.200 pelabuhan non-formal yang mana Kepabeanan tidak bisa masuk. Menhub maka itu diminta untuk tertibkan, mana yang harus dicabut, dihapuskan," ujarnya.
Pram juga menjelaskan untuk mencegah aksi penyelundupan, pemerintah akan meningkatkan operasi penangkalan untuk mencegah penyelundupan yang terjadi.
Adapun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dirinya akan membantu Ditjen Bea Cukai untuk melakukan pemantauan terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus, khususnya di wilayah Sumatera.
"Pelabuhan tidak resmi jumlahnya juga cukup banyak, setiap pantai juga bisa," ujarnya. (gir)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK