"BUMN termasuk kategori perusahaan berskala menengah besar. Kategori ini wajib ikut empat program BPJS Ketenagakerjaan. Kami harap BUMN patuh terhadap semua peraturan itu," kata Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS, E. Ilyas Lubis, di Jakarta.
Dari 138 BUMN di Indonesia, sekitar 40 perusahaan atau setara dengan 262 ribu tenaga kerja belum mengikuti program jaminan pensiun yang diwajibkan pemerintah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski telah memiliki program pensiun sendiri, perusahaan diminta Ilyas tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan menyebut perlindungan dasar untuk tenaga kerja diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, sekitar 59 ribu perusahaan swasta atau setara dengan 6,5 juta tenaga kerja telah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini ditargetkan akan menjadi 11 juta tenaga kerja, khususnya dalam program jaminan pensiun.
Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi seluruh pekerja di Indonesia, formal maupun informal, termasuk orang asing. BPJS Ketenagakerjaan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
Puan menilai saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih kurang menyosialisasikan manfaat kepesertaan bagi masyarakat. Pemerintah akan mengevaluasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan dari implementasi kesejahteraan yang didapatkan rakyat. (agk)