Pramono: Moratorium Pembangunan Gedung Tetap Berlaku

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan moratorium pembangunan gedung pemerintahan yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2014 hingga kini tetap berlaku.

"Tahun 2014 ada moratorium gedung kecuali untuk kepentingan pendidikan dan keperluan mendesak bagi kepentingan negara," kata Pramono di sela-sela pencanangan dan sosialisasi pembangunan zona integritas Sekretariat Kabinet RI di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dalam rapat kabinet sebulan lalu, Kepala Negara juga menegaskan kembali soal moratorium pembangunan gedung.

Lihat juga: Pimpinan DPR Siap Hadapi Pihak yang Tolak Proyek Perpustakaan

Sekretaris Kabinet mengatakan hal itu menanggapi rencana pembangunan perpustakaan di komplek gedung DPR RI pada 2016 senilai Rp570 miliar yang akan menjadi perpustakaan termegah di Asia Tenggara.

Pramono mengaku belum menerima arahan dari Presiden soal rencangan pembangunan perpustakaan itu.

"Yang jelas moratorium itu mulai Desember 2014. Moratorium masih berlangsung sampai saat ini," katanya menegaskan.

Dia mengatakan itu dibangun sebaiknya perlu dijelaskan ke publik tujuan pembangunan perpustaan, apakah dipakai untuk rakyat, anggota DPR atau staf ahli DPR.

Lihat juga: Ketua DPR Sepakat dengan Moratorium Pembangunan Gedung

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin akan memperjuangkan pembangunan perpustakaan DPR yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Parlemen adalah sebuah lembaga yang menjadi simbol negara. Perpustakaan itu untuk parlemen dan seluruh rakyat Indonesia yang berkunjung. Kualitas parlemen Indonesia dan rakyat Indonesia dapat dilihat dari situ. Belajarlah ke negara-negara yang sudah maju. Dulu Amerika Serikat membuat perpustakaan terbesar di dunia pada saat ekonominya belum bagus. Kita sekarang sudah bagus tapi belum mempunyai perpustakaan yang memadai," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin di Jakarta, Minggu (27/3).

Ade mengatakan perpustakaan ini rencananya menjadi rumah bagi 600 ribu buku dan terbuka untuk umum.

Menurut dia, ide membuat perpustakaan yang rencananya menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara ini diusulkan oleh para cendekiawan yang datang menemuinya di DPR beberapa waktu lalu. Karena usul tersebut dinilai baik, maka DPR akan memperjuangkannya.

Fraksi Nasdem di DPR meminta pembangunan perpustakaan DPR ditunda karena kondisi keuangan negara belum memadai, kata Wakil Ketua F-Nasdem Jhonny G Plate.

"Saat ini mengingat kondisi keuangan negara yang belum memadai terdapatnya pontensi 'short fall' penerimaan negara sekitar Rp290 triliun maka sebaiknya pembangunan perpustakaan ditunda," katanya di Jakarta, Senin (28/3).

Lihat juga: DPR Paksakan Dana Optimalisasi untuk Gedung Baru

Dia mengatakan dana yang ada sebaiknya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Selain itu menurut dia, saat ini tren perpustakaan dari buku fisik ke buku elektronik dan perpusatakaan elektronik maka sebaiknya keseluruhan konsep perpustakaan ditinjau ulang.

Dia menilai saat ini kompleks DPR lebih membutuhkan jaringan internet dan wifi yang lebih kuat agar anggota bisa mengakses data secara lebih cepat dan lebih mudah.

Sebelumnya anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp570 miliar.

Perpustakaan itu nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota. (antara/sip)