Menhan Akan Kirim Drone dan Pasukan Gabungan TNI ke Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel dengan kondisi perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang memprihatinkan. Ia berkata, saat berkunjung ke sana, gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan.

"Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu enggak dijaga. Sudah berapa lama (seperti itu). Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga," kata Ryamizard di Jakarta.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk, Ryamizard mengatakan telah memberi petunjuk khusus kepada ketiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut.

Satu kompi Korps Pasukan Khas TNI AU akan ditempatkan di Natuna. Satu kompi terdiri dari 150-200 personel.

Selain itu, kekuatan Angkatan Udara di Natuna akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, pangkalan udara di sana akan diperbaiki lebih dulu.

“Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pesawat itu," kata Ryamizard.

Sementara untuk membangun kekuatan Angkatan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi dengan satu kompi marinir.

Angkatan Darat di Natuna pun akan dilengkapi satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite TNI.

Lihat juga: Indonesia Diminta Cermat Sikapi Insiden Natuna dengan China

Natuna yang berada di pesisir barat laut Kalimantan merupakan salah satu gerbang Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan wilayah sengketa, yakni Laut China Selatan yang diperebutkan sejumlah negara tetangga Indonesia.

Baru-baru ini, Indonesia juga terlibat ketegangan dengan China di Natuna. Pada 19 Maret, Indonesia menduga Kapal Kway Fey 10078 yang berbendera China mencuri ikan di perairan Natuna.

Namun saat Patroli Kapal Perikanan (KP) Hiu 11 milik Kementerian Perikanan dan Kelautan mengamankan delapan anak buah kapal KM Kway Fey 10078, muncul kapal penjaga perbatasan China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan.

Akibat hal tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi keras dan melayangkan nota protes ke pemerintah China terkait pelanggaran atas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia,  serta pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif dan di landas kontinen Indonesia.

Lihat juga: Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa

Sikap China yang mengklaim perairan Natuna masuk dalam zona perikanan tradisional China membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berang dan berniat membawa perkara itu ke Pengadilan Hukum Laut Internasional.

Namun pakar pertahanan Connie Rahakundini meminta pemerintah Indonesia tak terbawa emosi dan mengupayakan jalur diplomasi.

Lihat juga: Diplomasi Maritim Isu Sentral di Buku Butih Pertahanan RI

(agk)