Pimpinan MPR Klaim Sebagian Fraksi Dukung GBHN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, sebagian besar fraksi di MPR menyetujui dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia optimistis, wacana mengembalikan GBHN yang dihilangkan pada era reformasi ini dapat terwujud.

"Terima kasih kepada Ibu Mega (Megawati) yang menyemangati MPR. Hampir semua sepakat," kata Zulkifli di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (30/3).

Wacana dihidupkannya kembali GBHN muncul dalam rapat kerja nasional PDIP. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat kerja nasional  pada 13 Januari. PDIP berpendapat fungsi dan kewenangan MPR perlu dikembalikan.

Zulkifli menilai, perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar penghidupan kembali GBHN terwujud. Sebab, GBHN berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu sulit dilakukan apabila hanya dilakukan MPR. Dia berharap sosialisasi soal ini dilakukan komprehensif. Dia menjamin, amandemen UUD 1945 nantinya dilakukan terbatas.

Pilihan Redaksi MPR Kembali Tetapkan GBHN Akan Kacaukan Sistem Konstitusi Amien Rais: Amandemen UUD 1945 dan Hidupkan GBHN (1) Dukung GBHN, Ical Setuju Amandemen UUD 1945

Hal itu diperlukan agar pembahasan tidak melebar dan disalahgunakan demi kepentingan lain. "Pasal mana saja yang diubah harus punya inisiatif dan tujuan yang jelas," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Senada, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung diwujudkannya kembali GBHN. Dia menegaskan, GBHN bukan produk orde baru. GBHN merupakan perintah UUD sejak diterima 18 Agustus 1945.

Karenanya, Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, masyarakat dapat menerima bahkan mengusulkan amandemen terbatas kepada MPR. Amandemen dapat dilakukan apabila 2/3 anggota MPR menyetujui hal itu dalam rapat paripurna.

"Setelah amandemen, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Mudah-mudahan Allah meridho dan Bangsa Indonesia jaya dan raya," kata Hidayat. (bag)