Jelang Reshuffle, Menteri Jonan Dinilai Layak Dipertahankan

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana perombakan kabinet menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo diperkirakan sudah di depan mata. Salah satu menteri yang dinilai layak untuk terus dipertahankan yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dukungan terhadap Jonan datang dari kalangan mahasiswa Aliansi Mahasiswa UNJ dan elemen masyarakat Serikat Rakyat Cinta Transportasi Indonesia (SRCTI). “Bapak Presiden agar mempertahankan menteri-menteri yang sangat produktif, seperti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas,” kata juru bicara Aliansi Mahasiswa UNJ Arief Wicaksana dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Ahad (3/4).

Menurut Arief, Jonan selama menjabat sebagai menteri berhasil menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan sistem radar dan navigasi terpadu di seluruh Indonesia.

Pilihan Redaksi Panigoro dan Lutfi Dipastikan Tak Masuk Bursa Rombak Kabinet Dua Koalisi Politik Gelar Pertemuan Terpisah Malam Ini Pratikno Sebut Pemanggilan Erick Thohir Tak Terkait Reshuffle Tak Minta Jatah Menteri, Ical Santai Tanggapi Isu Reshuffle Prabowo dan Ical Enggan Tanggapi Perombakan Kabinet

Dia menyebutkan, Jonan membangun sistem manajemen perkeretaapian serta pelayanan dan keamanan transportasi terpadu serta membangun bandara-bandara baru, baik besar maupun kecil dan perintis di daerah-daerah.

Menteri Johan, lanjut dia, menciptakan kenyamanan pelayanan di bandara-bandara seluruh Indonesia dengan membangun fasilitas Air Traffic Control (ATC) dengan tujuan menjaga kedaulatan wilayah udara NKRI yang bekerja sama dengan TNI AU.

“Jonan membangun beberapa bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan sarana prasarana bandara lainnya khususnya di daerah tertinggal dan rawan bencana,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, kata Arief, Presiden Jokowi dan Jonan akan melaksanakan peresmian infrastruktur di Merauke, Galela, Tobelo Pulau Halmahera, Washior Papua, dan Wonreli Tepa Maluku Barat Daya. “Jonan sedang memperbaiki dan menyiapkan sistem kerja yang profesional dan kompeten yang telah berjalan dengan sangat baik.”

Adapun menyangkut kereta api cepat, Jonan belum menyetujui realisasi kereta api cepat yang dikelola oleh PT. KCIC karena berbagai pertimbangan di antaranya yaitu izin-izin yang belum memenuhi persyaratan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Selain itu adanya rekomendasi BMKG yang menyebutkan bahwa jalur yang dilalui kereta api cepat tersebut berpotensi rawan gempa dan longsor yakni KM 80, 92, dan 107, Cipularang, Bandung. “Pihak PT. KCIC tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dan tidak berkoordinasi dengan BMKG,” ucapnya. (obs)