Komnas HAM Sebut Bekasi Punya 12 Kebijakan Diskriminatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut Kota Bekasi sebagai daerah di Jawa Barat yang memiliki kebijakan diskriminatif terbanyak. Kebijakan diskriminatif ini berpotensi melanggar hak kebebasan beragama.

Kota Bekasi menempati urutan teratas dengan kebijakan diksriminatif terbanyak di atas Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan.

Menurut Koordinator Komnas HAM Bagian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jayadi Damanik, di Kota bekas ada 12 kebijakan yang dinilai diskriminatif. Sementara di Bogor ada 10 kebijakan, dan Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing lima kebijakan.

Lihat juga: Berbagai Pelanggaran HAM Sepanjang 2015

Kajian dilakukan Komnas HAM sejak awal Desember tahun lalu. Kajian dilakukan untuk membedah berbagai kebijakan di daerah-daerah tersebut.

Dalam tiga bulan ini, Komnas HAM menurut Jayadi telah menerima berbagai respons dari pemerintah daerah terkait hasil kajian yang dilakukan. Menurut Jayadi, respons yang berdatangan cukup beragam.

"Sebagian besar Pemda terbuka saat mendialogkan hasil kajian tersebut dan menilai sebagai masukan yang penting. Tapi disamping itu mereka juga mau menyampaikan jika ada perbedaan pandangan tentang hal ini," kata Jayadi.

Sebagian pemda menurutnya berdalih, kebijakan yang dinilai diskriminatif itu lahir sebagai bagian tugas pemda untuk menjamin keamanan dan mencegah konflik. Kebijakan tersebut juga lahir berdasarkan aspirasi masyarakat.

Perhatian Pusat Minim

Jayadi juga mengungkapkan, Pemda banyak yang menyatakan jika pemerintah pusat minim perhatian terhadap permasalahan kebebasan beragama.

"Sebenarnya urusan agama itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyadarinya. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan tersebut oleh Pemerintah Pusat sangat minim bahkan penyelesaiannya terkesan diserahkan kepada pemerintah daerah," kata Jayadi.

Dengan masih adanya kebijakan-kebijakan pusat tersebut, pemerintah daerah dikatakan Jayadi, merasa masih memiliki dasar hukum menerbitkan kebijakan serupa di daerah.

Lihat juga: Komnas HAM: Peraturan Daerah di Tolikara Diskriminatif

Oleh karena itu, Komnas HAM terus berusaha mengawal dan mengawasi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

Dalam pengawalan RUU ini, Komnas HAM berfokus pada perlindungan negara terhadap aliran/keyakinan-keyakinan agama diluar enam agama besar (agama samawi) yang selama ini diakui dalam konstitusi negara.

Menurut Jayadi, RUU Perlindungan Umat Bergama masih kental terhadap pengaturan dan pengendalian yang seharusnya tidak mendiskriminasi umat aliran agama lokal untuk melakukan aktifitas keagamaan berdasarkan keyakinan mereka. (sur)