Rapat Pleno Putuskan Munaslub Golkar Mei Dihadiri Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat pengurus pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) diselenggarakan pada 7-9 Mei mendatang di Bali.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menjadi pemimpin rapat mengatakan penentuan bulan penyelenggaraan munaslub setelah dirinya dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Saudara-saudara sekalian setelah saya mencocokan dengan presiden, waktu yang tepat untuk munaslub pada tanggal 7 Mei," kata Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/4).

Lihat juga: Idrus Marham Serahkan Susunan Pengurus Golkar ke Menkumham

Pria yang akrab disapa Ical ini menyebut presiden telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Tanpa interupsi, rapat pleno pun sepakat memutuskan penyelenggaraan munaslub pada tanggal 7-9 Mei.

Selain itu, Ical mengatakan munaslub akan diselenggarakan di Bali. Sementara, rapat pleno memutuskan kepanitiaan munaslub sesuai hasil rapat pengurus harian.

Hasil rapat pengurus harian mengusulkan Penanggung Jawab munaslub adalah Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Ketua Panitia Pelaksana Theo Sambuaga, Ketua Steering Comittee (SC) Nurdin Halid, Sekretaris SC Agun Gunandjar, dan Ketua Organizing Comittee Zainudin Amali.

"Mengingat waktu yang mendesak, apakah rapat pleno ini menerima yang telah diputuskan dalam rapat pengurus harian? Apakah disetujui?," tanya Ical kepada forum. Peserta rapat langsung menyetujui usulan yang disampaikan.

Lihat juga: Reshufle Diperkirakan Tak Tunggu Islah Golkar dan PPP

Untuk itu, Ical berharap agar panitia penyelenggara segera melengkapi susunan kepengurusan. Dia mempersilakan kader-kader yang ingin mendaftarkan diri menjadi panitia.

Sebelum rapat pleno, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham telah menyerahkan susunan pengurus Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dia berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar mensahkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasonal di Bali yang sudah mengakomodir kubu Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid sebelum rapat digelar menjelaskan, dengan digunakannya Munas Bali sebagai dasar, maka SK kepengurusan Munas Riau tidak lagi berlaku.

Nurdin menambahkan, dalam kepengurusan Munas Bali yang akan disahkan, sudah mengakomodasi 80 persen kepengurusan Golkar Munas Ancol. "Sehingga setelah Putusan MA, Menkumham menerbitkan SK Munas Bali. SK Munas Riau akan gugur dengan sendirinya," kata Nurdin. (sip)