YLKI: Hati-hati Beli Properti di Area Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan secara serius rencana pembelian properti di kawasan reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan properti di wilayah reklamasi berpotensi menuai persoalan pada masa mendatang.

"Potensi timbul sengketa/permasalahan di kemudian hari sangat besar," ujar Tulus pada keterangan tertulisnya, Kamis (7/4) kemarin.

Pernyataan YLKI itu merupakan respon terhadap munculnya sejumlah pemasaran properti yang dilakukan pengembang kawasan reklamasi.

Tulus berkata, masyarakat seharusnya tidak cepat tergiur dengan penawaran-penawaran yang dilemparkan pengembang.

Menurutnya, calon pembeli sepatutnya menunggu berbagai persoalan hukum terkait reklamasi tersebut selesai. "Ini demi menghindari pelanggaran hak-hak konsumen di bidang properti," tutur Tulus.

Lihat juga: Pakar Hukum Sebut Reklamasi Pulau G Jakarta Cacat Prosedural

YLKI mencatat, sebelum memasarkan properti, pengembang sudah harus memegang izin prinsip, izin reklamasi, izin pemanfaatan reklamasi serta izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sembilan dari 17 pulau pada proyek reklamasi baru berizin prinsip. Pulau-pulau itu adalah A, B, E, J, L, M, O, P, dan Q.

Sementara itu PT Naga Kapuk Indah sebagai pengembang Pulau C, pulau yang berdekatan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk, belum memiliki izin mendirikan bangunan.

Padahal, menurut pengamatan CNNIndonesia.com, sejumlah bangunan telah mulai didirikan di pulau tersebut.

Untuk mencegah pelanggaran terhadap konsumen, YLKI mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melarang pemasaran yang dilakukan para pengembang.

Lihat juga: Peta Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi di pesisir utara Jakarta saat ini terganjal kasus dugaan suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tidak hanya itu, izin reklamasi untuk empat pulau, yakni G, F, I dan K, juga tengah digugat perkumpulan nelayan tradisional di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Lihat juga: Pembangunan 17 Pulau Reklamasi Jakarta Terancam Macet