Yasonna Utus Orang Bujuk Djan Gabung Kepengurusan Romy
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 11 Apr 2016 13:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berkata, ia meminta rekannya untuk menemui politikus Partai Persatuan Pembangunan, Djan Faridz, Minggu (10/4).
Saat dikonfirmasi terkait identitas rekannya tersebut, Yasonna enggan menjawab secara detail. Permintaan itu, kata Yasonna, diajukannya agar islahnya PPP segera terwujud.
"Selama satu setengah jam mereka berbincang supaya Pak Djan bisa menerima upaya islah dari Muktamar VIII Pondok Gede," ucap Yasonna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).
Djan sebelumnya mengatakan, ia tidak akan bergabung dalam kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede. Pada forum itu, Romahurmuziy terpilih menjadi ketua umum partai berlambang kakbah itu secara aklamasi pada Sabtu (9/4).
Menurut Djan, penyelenggaraan Muktamar VIII tidak sah secara hukum. Ia berkata, para pihak yang berkaitan dengan dualisme partainya harus menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan penyelenggaraan Muktamar Jakarta 2014.
Pada muktamar tersebut, Djan terpilih menjadi ketua umum.
Djan juga menyebut MA yang meminta Yasonna menarik surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy.
Menanggapi pendapat Djan, Yasonna berkata, kementeriannya telah mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Namun menurutnya, terdapat sejumlah syarat yang tidak dapat dipenuhi Kemenkumham.
Yasonna enggan merincikan persyaratan yang dimaksud.
Diberitakan sebelumnya, Yasonna menarik SK kepengurusan Romi. Namun, dia menghidupkan kembali kepengurusan hasil Muktamar Bandung dipimpin Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, 17 Februari lalu.
"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Akan lebih baik masalah itu diselesaikan dengan kesepakatan," ucapnya.
Kepengurusan hasil Muktamar Bandung menjadi penyelenggara Muktamar Islah di Pondok Gede. Yasonna menuturkan, politikus senior PPP Maimun Zubair berpendapat, Muktamar VIII merupakan satu-satunya jalan menyelesaikan dualisme partainya.
Dualisme terjadi saat Djan terpilih menjadi Ketua Umum melalui Muktamar Jakarta. Sementara itu, Romi terpilih menjadi Ketua Umum melalui Muktamar Surabaya.
"Tinggalkan perbedaan masa lalu. Enggak ada manfaatnya kalau terus ada perbedaan yang tajam di antara kelompok ini," kata dia. (abm)
Saat dikonfirmasi terkait identitas rekannya tersebut, Yasonna enggan menjawab secara detail. Permintaan itu, kata Yasonna, diajukannya agar islahnya PPP segera terwujud.
"Selama satu setengah jam mereka berbincang supaya Pak Djan bisa menerima upaya islah dari Muktamar VIII Pondok Gede," ucap Yasonna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Djan, penyelenggaraan Muktamar VIII tidak sah secara hukum. Ia berkata, para pihak yang berkaitan dengan dualisme partainya harus menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan penyelenggaraan Muktamar Jakarta 2014.
Menanggapi pendapat Djan, Yasonna berkata, kementeriannya telah mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Namun menurutnya, terdapat sejumlah syarat yang tidak dapat dipenuhi Kemenkumham.
Yasonna enggan merincikan persyaratan yang dimaksud.
Diberitakan sebelumnya, Yasonna menarik SK kepengurusan Romi. Namun, dia menghidupkan kembali kepengurusan hasil Muktamar Bandung dipimpin Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, 17 Februari lalu.
"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Akan lebih baik masalah itu diselesaikan dengan kesepakatan," ucapnya.
Dualisme terjadi saat Djan terpilih menjadi Ketua Umum melalui Muktamar Jakarta. Sementara itu, Romi terpilih menjadi Ketua Umum melalui Muktamar Surabaya.
"Tinggalkan perbedaan masa lalu. Enggak ada manfaatnya kalau terus ada perbedaan yang tajam di antara kelompok ini," kata dia. (abm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK