Audit Dibilang Ngaco, BPK Persilakan Ahok Bawa ke Pengadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan siap mempertanggungjawabkan audit atas ditemukannya perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara, dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan keputusan audit BPK sudah final dan sudah melalui prosedur yang sesuai. Jika memang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan audit BPK tidak benar, maka ia siap digugat di pengadilan.

"Kalau ada ketidakpuasan terhadap pemeriksaan BPK, silakan saja gugat kami di pengadilan," terang Harry ditemui di Jakarta, Selasa (12/4).

Pilihan Redaksi Ahok Kasus Sumber Waras: KPK Mau Tanya Apa, Audit BPK Ngaco Ahok soal Kemungkinan Jadi Tersangka: Ya, Lihat Saja Nanti Ahok Diperiksa, Seratusan Orang Demo Kasus RS Sumber Waras Lulung Minta KPK Periksa DPRD Kasus RS Sumber Waras

Dia menambahkan, BPK juga tidak bisa meminta pendapat instansi yang bersangkutan di dalam audit tersebut karena pelaksanaan audit yang dilakukan demi undang-undang (pro justitia). Apalagi, jenis audit yang dilakukan adalah investigatif, bukan audit laporan keuangan biasa yang membutuhkan pendapat entitas yang diperiksa.

"Kita memang sudah mengikuti prosedur yang berlaku, dan itu juga sudah ada di Undang-Undang terkait BPK. Jadi kalau misalkan ada yang tidak puas, silahkan adukan saja," tutur Harry.

Sebelumnya, Basuki, yang akrab disapa Ahok ini, mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret namanya berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Ahok, audit tersebut tidak benar.

"KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya ingin tahu KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/4).

Sebagai informasi, Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK di dalam audit laporan keuangan tahun 2014, dimana salah satu permasalahan yang disoroti adalah penyediaan lahan di kawasan Rumah Sakit Sumber Waras senilai Rp880 miliar. Dalam auditnya, BPK menilai bahwa nilai pembelian tersebut terbilang berlebihan dan seharusnya disamakan dengan NJOP bangunan sekitarnya.

Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, BPK menemukan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menghemat Rp 191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya bisa sebesar Rp689 miliar saja. Rencananya, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk membangun pusat pengobatan kanker di atas lahan seluas 3,7 hektare tersebut.

Selain masalah pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK juga menemukan adanya permasalahan pada kelebihan premi asuransi sebesar Rp3,6 miliar dan biaya operasional pendidikan sebesar Rp3,05 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan pengawasan lemah pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektare.

(obs/obs)