Ahok: Permintaan BPK seperti Makan Buah Simalakama

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuding permintaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras laiknya memakan buah simalakama.

"BPK ini menipu. Permintaan BPK seperti makan buah simalakama.  Sekarang BPK lepas tangan dan bilang urusan sudah selesai, sekarang urusannya KPK. Tinggal dua saja: Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).

BPK mencurigai penyediaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa senilai Rp880 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam auditnya, BPK menilai pembelian berlebihan lantaran harganya tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan sekitar di Jalan Tomang Utara.

Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, BPK menemukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghemat Rp191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya bisa sebesar Rp689 miliar saja.

Pemerintah DKI Jakarta rencananya ingin membangun pusat pengobatan kanker di atas lahan seluas 3,7 hektare tersebut.

Lihat juga Ahok: Ada Strategi Kriminal Beli Lahan Sumber Waras

BPK menyarankan Ahok untuk menjual kembali lahan yang telah dibeli pada Desember 2014. BPK juga meminta pembatalan pembelian lahan tersebut.

Ahok ngotot tak mau memenuhinya. "BPK itu tidak masuk akal. Ciputra beli lahan dengan harga pasar, pemerintah pakai NJOP. Kalau pakai NJOP benar karena lebih murah dibandingkan harga pasar."

BPK juga sempat mempertanyakan soal penggunaan NJOP Kyai Tapa senilai Rp20,7 juta per meter.

Ahok pun menjawab. "Dia (BPK) bilang ini kerugian, kenapa tidak pakai NJOP di belakang (Tomang Utara). Ini zona merah yang nentuin Dirjen Kementerian Keuangan dan staf ahli semua, bukan kami.”

BPK juga meminta Ahok untuk mengembalikan uang yang diduga sebagai kerugian negara sebanyak Rp191 miliar. Ahok menilai, pembayaran ini perlu dilakukan melalui mekanisme peradilan.

"Masalahnya, apa betul kerugian? Ini harus diserahkan ke jaksa, dan jaksa menuntut perdata dagang loh, bukan pidana. Nah kalau KPK ketemu ini ada salah pidana, maka serahkan pada jaksa," kata Ahok.

Lihat juga: Ahok Marahi Penyelidik KPK saat Pemeriksaan

Untuk pembatalan dan pengembalian lahan, Ahok menganggap hal itu tak bisa dilakukan.

"Ini BPK ngaco, saya suruh balikin terus suruh jual balik. Kalau jual balik pakai harga lama dong, masa Sumber Waras mau beli harga NJOP baru? Kalau sudah jual sesuai NJOP pun saya ditanya kenapa tidak jual harga pasar? Kalau jual seharga pasar, kalau DPRD tidak mau kasih, bisa tidak jual balik? Tidak bisa," ucap Ahok.

Lebih jauh, BPK sempat menanyakan opsi pembelian di lahan lain. Ahok pun berdalih tak ada tanah di sekitar kawasan Jakarta Pusat dengan harga miring sesuai NJOP dan seluas tiga hingga empat hektare.

Terkait pembelian ini, KPK masih menyelidiki dan mencari dugaan korupsi. Jika KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka lembaga antirasuah akan melakukan penetapan tersangka. (agk)