Sandra yang secara khusus hadir di lokasi unjuk rasa mengatakan dia bisa memahami perasaan para petani yang sudah frustasi dengan keberadaan pabrik semen di daerah mereka. Namun untuk pilihan pengecoran kaki, dia merasa itu bukan pilihan yang terbaik.
"Saya bisa memahami hal ini (unjuk rasa), tapi saya tak bisa menerima pilihan aksi ini," kata Sandra, Rabu (13/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandra menjelaskan, Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan aksi ini terus berjalan karena akan mempengaruhi kesehatan dari para petani tersebut. Menurutnya jika ini semua dibiarkan maka pemerintah bisa dianggap melakukan pembiaran terharap aksi penyiksaan.
Sebenarnya, kata Sandra, Komnas HAM telah mendapatkan pengaduan soal pabrik semen di Gunung Kendeng sejak dua tahun lalu. Namun sejak saat itu belum ada respons positif dari pihak terkait.
"Ada respons tapi tak konferehensif dan tak maksimal," ujarnya.
Sebelumnya salah satu perwakilan petani yang hadir, Joko Prianto menjelaskan salah satu dampak yang terasa di masyarakat adalah dampak sosial. Menurutnya keberadaan pabrik semen di Gunung Kendeng membuat masyarakat terpecah.
"Saat perusahaan semen masuk banyak warga yang mulai terkotak-kotak, padahal sebelumnya rumpun," kata Joko.
Joko menambahkan banyak masyarakat di kawasan tersebut yang tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh perusahaan pabrik semen tersebut hingga akhirnya bersedia menjual lahan mereka. Namun ada juga masyarakat yang hingga kini tetap tegas menolak keberadaan pabrik semen di kawasan mereka. (bag)