JK Minta Tak Ada Mahar Rp20 Miliar di Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu mengenai biaya mahar yang harus disetorkan calon ketua umum Partai Golongan Karya pada panitia jelang gelaran musyawarah nasional bertajuk islah ternyata sampai ke telinga Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. JK meminta agar sistem "mahar" tersebut dihilangkan dari gelaran munas yang rencananya akan digelar di Bali.

"Ya jangan begitu lah," kata Jusuf Kalla singkat saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Senin (18/4).

JK menyerahkan munas pada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan semua itu harus dibicarakan baik-baik agar munas bisa berjalan dengan lancar.

Pilihan Redaksi Ical Siapkan Debat Calon Ketua Umum Golkar Harta Ketua BPK Harry Azhar Rp9,9 Miliar pada 2010 Jadwal Munaslub Belum Jelas, DPP Golkar Harus Segera Pastikan

"Saya kira sudah dibicarakan, jadi jangan begitu," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, uang Rp20 miliar yang nantinya dibebankan kepada bakal calon ketua umum, didistribusikan kepada dewan pimpinan daerah (DPD). Wacana itu mengemuka untuk meminimalisir politik uang jelang Munaslub.

"Bukan untuk mendaftar sebagai kandidat, tapi membantu transportasi saat berinteraksi dengan peserta (DPD)," kata Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/4).

Dia menjelaskan, jika diterapkan, uang yang didapat dari bakal calon ketua umum akan dikumpulkan kepada penyelenggara Munaslub. Penyelenggara yang akan mendistribusikan kepada DPD.

Sehingga, diharapkan tidak ada transaksi langsung antara bakal calon ketua umum dan DPD. Dia mengatakan, urunan ini dilakukan bukan karena Golkar tidak memiliki dana menyelenggarakan Munaslub. (pit)