Ahok: Amdal Mestinya Menyeluruh, Bukan Satu untuk Tiap Pulau

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tak perlu dikeluarkan untuk tiap pulau reklamasi, melainkan menyeluruh.

"Seharusnya Amdal tidak usah satu-satu, tapi langsung dari lingkungan total," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).

Ahok mengklaim kebijakan Amdal dikeluarkan secara menyeluruh telah diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah daerah pun, kata dia, dinilai dapat mengadopsinya.

Meski demikian DPRD DKI Jakarta tak sepakat.

Lihat juga: Aturan Menteri Akan Jadi Dasar Ahok Terbitkan IMB Reklamasi

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan sembilan izin lingkungan untuk sembilan pulau reklamasi sejak 2001 hingga 2015.

Izin lingkungan untuk satu pulau, Pulau N, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara tujuh pulau lainnya belum memiliki izin lingkungan. Ketujuh pulau tersebut yakni A, B, J, M, O, P, dan Q.

Ahok juga menginginkan dihapuskannya Amdal untuk pembangunan gedung di pulau reklamasi. Pengembang dapat menggunakan kajian Amdal yang diterbitkan BPLHD.

"Kalau mau bangun butuh Amdal apa tidak jadi lambat? Itu yang membuat pertumbuhan bisnis lambat. Harusnya pakai kajian Amdal total saja," kata dia.

Lihat juga: Ahok Minta Kementerian Awasi Pengembang Reklamasi Bandel

(agk)