Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin meminta Badan Intelijen Negara turun tangan menyelidiki lima warga China yang ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Kelima warga China yang melanggar keimigrasian itu, berdasarkan pemeriksaan awal, bekerja untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek nasional pemerintah Indonesia.
Padahal, menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, sampai saat ini proyek tersebut belum mengantongi izin pembangunan di Halim karena lahan di sana milik TNI Angkatan Udara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin khawatir terkait kepentingan lima warga China tersebut, sebab mereka melakukan pengeboran di Halim yang merupakan kawasan militer.
“BIN harus turun. Enggak bisa (seenaknya) seperti itu,” kata Hasanuddin di Jakarta.
Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mewanti-wanti agar kawasan militer Halim jangan sampai jatuh ke tangan swasta.
“Pihak swasta bisa kerja sama dengan pihak-pihak yang tidak bisa dikontrol Indonesia. Teknologi modern sekarang sudah canggih. Itu berbahaya. Jangan sampai ada pihak asing masuk ke dalam sistem keamanan Indonesia. Halim itu jantung pertahanan udara ibu kota,” kata Fahri.
Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah tak boleh menganggap sepele insiden pekerja asing di Halim.
Kelima warga China ditangkap di Halim setelah Imigrasi mendapat laporan dari TNI AU. CQ, ZH, XW, WJ dan GL kini ditahan di rumah detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Timur hingga batas waktu yang belum ditentukan.
(agk)