Revisi UU Pilkada Batal Disahkan Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menuturkan, revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) batal disahkan dalam rapat paripurna besok (28/4).

Sedianya, rencana revisi beleid ini diselesaikan akhir April dan disahkan menjadi undang-undang sebelum penutupan masa sidang keempat DPR.

"Pemerintah dan Komisi II sepakat untuk tidak mengesahkan dalam masa sidang ini," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/4).

Besok merupakan penutupan masa sidang keempat DPR 2015-2016. DPR akan memulai masa sidang pada 17 Mei. Yandri mengatakan, pembahasan dapat selesai di masa sidang  mendatang.

Lihat juga: Tarik Ulur Pasal Elitis Revisi UU Pilkada

Legislator Partai Amanat Nasional ini berkata, syarat dukungan calon independen dan ambang batas partai politik menjadi hal yang membuat pemerintah dan DPR terus tarik ulur.

Menurutnya, alotnya pembahasan ini terjadi karena pecahnya suara di DPR. Sejumlah fraksi menginginkan tetap seperti yang diatur Pasal 40 draf revisi beleid mengatur, parpol dapat mengusung paslon jika memenuhi 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD.

Sementara itu, sejumlah fraksi lainnya menginginkan syarat diturunkan menjadi 15 persen kursi DPRD atau 20 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD.

"Kemarin disepakati syarat parpol menjadi negosiasi parpol. Pemerintah melepas itu," kata dia.

Lihat juga: Revisi Kontroversi Aturan Main Pilkada 2017

Pasal 41 draf UU ini juga menyebabkan alotnya pembahasan. Pasal ini menyatakan, calon independen dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika mengantongi dukungan 6,5-10 persen DPT.

Yandri mengatakan, adanya opsi pukul rata calon independen harus mengantongi dukungan 10 persen DPT. Padahal, ring 6,5-10 persen DPT diatur berdasarkan jumlah penduduk di daerah.

Menurutnya, verifikasi KTP dukungan harus dilakukan. Hal itu agar dapat memastikan seseorang mendukung calon independen dengan kesadarannya.

Pasal alot lainnya adalah Pasal 7 huruf S, tentang anggota dewan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

Lihat juga: Ambang Batas Parpol Dikurangi, Mendagri Konsultasi ke Jokowi

Pemerintah mengatur hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. MK memutuskan, anggota dewan wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Permasalahan ini, kata Yandri, mulai menemukan titik terang karena DPR dan pemerintah membuat norma baru.

"Kami setuju agar hanya mengundurkan diri dari pimpinan alat kelengkapan dewan. Jabatannya sebagai anggota dewan cuma perlu cuti," tuturnya. (pit)