KPK Nilai Mahar Rp1 Miliar Caketum Golkar Politik Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan syarat wajib penyerahan uang sebesar Rp1 miliar dari Calon Ketua Umum Golkar adalah sebuah praktik politik uang yang nyata.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyesalkan tindakan partai berlambang beringin tersebut telah memutuskan untuk menjadikan uang sebesar Rp1 miliar sebagai syarat.

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar," ujar Laode dalam pesan singkat, Selasa (3/5).

Laode juga mengatakan, syarat uang tersebut adalah sebuah kegilaan yang dilakukan oleh partai politik dalam mencari kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin partai. Ia meminta pengurus Golkar untuk berfikir jernih dan mempertimbangkan kembali hal tersebut.

Menurut Laode, Golkar seharusnya meminta setiap kadernya yang ingin menjadi Ketua Umum untuk memberikan ide terbaik, bukan uang.

Pilihan Redaksi Mengukur Peluang Tommy Soeharto Isi Kursi Golkar 1 Tommy Soeharto Dinilai Bisa Bawa Kejayaan Golkar Aziz Syamsuddin Kader Pertama Mendaftar Calon Ketum Golkar

"Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp1 miliar dalam percalon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada.

Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan KPK.

Hingga kini, ada sepuluh bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub 23-26 Mei mendatang, setelah sebelumnya Idrus Marham yang juga sebagai sekretaris jenderal menyatakan mundur.

Ke-10 nama itu di antaranya adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, Wati Amir, dan Tommy Soeharto. (bag)