Kunker DPR, BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp945 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan disebut menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945,465 miliar dari kunjungan kerja perseorangan anggota DPR. Fakta itu terungkap melalui surat Fraksi PDI Perjuangan kepada anggotanya yang beredar di kalangan awak media.

Surat bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/V/2016 tersebut, merupakan tindaklanjut dari surat Sekretariat Jenderal DPR RI kepada semua fraksi partai di parlemen, yang meragukan keterjadian kunjungan kerja perseorangan anggota dewan, dalam melaksanakan tugasnya.

"BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling. Ternyata ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno saat dihubungi, kemarin.

Hendrawan menjelaskan, pelaporan yang tidak memenuhi syarat, sulit diverifikasi, dan diidentifikasi kebenarannya. Karena, kata dia, kunjungan yang dilakukan anggota dewan akan sulit dibuktikan.

Selama ini, menurutnya, sejumlah anggota dewan seringkali tidak serius dalam laporan kunjungan kerja. Dia mencontohkan, penggunaan foto kegiatan yang berulang kali dan dimuat dalam laporan.

Hal ini, lanjutnya, biasa terjadi pada anggota dewan yang sangat sibuk dan seringkali lebih mempercayakan kegiatannya pada tenaga ahli.

Berdasarkan Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 211 Ayat 6, anggota dewan melaporkan hasil kunjungan kerja secara tertulis kepada fraksi masing-masing.

Kemudian, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan kunjungannya, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pilihan Redaksi Menengok Satu Tahun Kerja Parlemen MKD Siapkan Terobosan Panggil Setnov-Fadli Anggota DPR Rachel Maryam Diduga Minta Fasilitas Kunjungan

Pasal 11 juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan atas nama yang bersangkutan.

"Jadi artinya, aktifitas anggota dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara keuangan," kata dia.

Untuk itu, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan telah meminta kepada anggotanya untuk segera melengkapi laporan kunjungan kerja perseorangan selama satu tahun terakhir dan diserahkan kepada fraksi pada tanggal 25 Mei mendatang.

Ketua BPK Benarkan Audit

Dihubungi terpisah, Ketua BPK Harry Azhar Aziz membenarkan lembaganya tengah mengaudit DPR secara kelembagaan, termasuk mengenai keuangannya.

"Ya, itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kami audit. Tapi jumlahnya saya belum tahu," kata Harry.

Harry menambahkan, audit dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2015. Nantinya, hasil audit akan diserahkan kepada DPR pada bulan Juni mendatang. (bag)