Hal tersebut diutarakan Luhut setelah pertemuan di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Rabu (18/5) kemarin. "Saya libatkan TNI AD. Mereka akan ikut," ucap Luhut.
Luhut, purnawirawan TNI berpangkat jenderal, juga membantah TNI AD menentang upaya pelurusan sejarah yang digagas pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim itu, kata dia, akan bekerja sesuai dengan resume data kuburan massal yang diserahkan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan, 9 Mei lalu.
Kemarin, Luhut telah menerima rekomendasi penyelesaian Tragedi 1965 yang diserahkan Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo. Agus berstatus sebagai Ketua Pengarah Simposium 1965.
"Mereka memberikan range pilihan penyelesaian yang ujungnya pemerintah menyesalkan (terjadinya Tragedi 1965)," tutur Luhut.
"Permintaan maaf masih jauh dari pikiran kami," ujarnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana penggalian kuburan massal yang dilontarkan Istana Negara dan Luhut.
"Kalau mau cari kuburan, cari saja di Lubang Buaya sana, jelas, lengkap. Tujuh pahlawan dijejerkan di sana. Tapi enggak baik mengungkit yang lama," ujarnya.
Luhut dan Ryamizard merupakan dua menteri Kabinet Kerja yang pernah mengabdi di TNI AD. Luhut merupakan alumni Akabri angkatan 1970, sementara Ryamizard lulus dan masuk TNI AD empat tahun setelah itu.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga sempat angkat bicara tentang posisi TNI pada upaya penyelesaian Tragedi 1965. Gatot membantah para petinggi dan mantan jenderal di lembaganya terpecah akibat isu 1965.
“Tidak ada (perbedaan di internal TNI). Saya jamin TNI solid,” ucapnya, Senin lalu. (abm)