Luhut Sebut Perppu Kebiri Dapat Segera Dilaksanakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dijatuhi vonis kebiri. Setelah diteken Presiden RI Joko Widodo, kata Luhut, Perppu 1/2016 yang memuat aturan tersebut dapat segera diterapkan.

"Kalau Presiden sudah tanda tangan, sesegera mungkin (dilaksanakan)," kata Luhut saat ditemui di Gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (26/5).

Luhut tidak mempersoalkan perbedaan pendapat maupun penolakan dari masyarakat terkait penerbitan aturan itu. Selama ini sejumlah pihak yang menganggap hukuman kebiri tidak manusiawi dan tak efektif menyelesaikan masalah pemerkosaan.

"Orang bisa saja berpendapat macam-macam, tapi memperkosa anak-anak kan juga tidak manusiawi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Komnas HAM Sebut Kebiri Tak Bawa Efek Jera, KPAI Tak Setuju Hukuman Kebiri Jadi Pro dan Kontra di Parlemen Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Menurut Luhut, pelaksanaan Perppu Perlindungan Anak tinggal menunggu peraturan teknis. Ia berkata, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekretaris Negara Pramono Anung akan segera memprosesnya.

Luhut mengaku belum mempelajari hukuman kebiri kimia secara detail. "Entah akan operasi dan segala macam, saya enggak tahu," katanya.

Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk memutuskan langkah teknis menerjemahkan keputusan tersebut.

Mantan Kepala Staf Presiden itu berkata, pemerintah akan mensinkronkan Perppu Perlindungan Anak dengan produk hukum yang memuat isu serupa. Menurutnya, sejumlah peraturan perundang-undangan bertabrakan satu sama lain, sehingga merugikan masyarakat.

"Presiden sudah meminta semua kebijakan dievaluasi, sehingga tidak ada tumpang tindih lagi," kata Luhut.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas 2016. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendesak DPR RI agar memprioritaskan pembahasan rancangan UU tersebut.

Komnas Perempuan adalah pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman kebiri. Karena itu, mereka lebih mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, peraturan tersebut sebagai bagian dari keseluruhan upaya penghapusan kekerasan seksual. Selama ini tidak ada undang-undang yang mengatur khusus soal perkara tersebut, kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"RUU ini dibangun berbasis data dan kebutuhan korban dengan kajian yang panjang," katanya. (abm)