Luhut: Presiden Pilih Kapolri Paling Lambat Awal Juli

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan segera menentukan pemegang jabatan Kepala Kepolisian RI selanjutnya. Setidaknya pada awal Juli 2016, kata Luhut, Presiden RI Joko Widodo sudah memilih Kapolri berikutnya.

"Paling lambat Juli Presiden memutuskan," katanya sebelum meninggalkan kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (27/5).

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu juga mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu sejumlah nama yang disodorkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Luhut mengaku belum mengantongi nama calon Kapolri. "Nama-nama tunggu Wanjakti Polri," ujarnya.

Pilihan Redaksi PDIP Kembali Jagokan Budi Gunawan Jadi Kapolri Hanya Menko Luhut yang Akan Beri Informasi soal Calon Kapolri Kompolnas: Perpanjangan Masa Jabatan Badrodin Harus Revisi PP Kompolnas Siapkan Nama Calon Kapolri Bulan Depan

Luhut tak ingin berandai-andai mengenai jabatan Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti, sebelum ada usulan dari Wanjakti. Dia pun tak mau berkomentar soal pertimbangan regenerasi maupun profesionalitas Polri. "Kami belum bisa ngomong, belum ada dari Mabes Polri," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisioner Kompolnas Inspektur Jenderal (purnawirawan) Yotje Mende mengatakan, sejumlah nama calon Kapolri akan disiapkan Kompolnas pada bulan depan. Setelah itu, usulan nama-nama tersebut langsung diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Ya, beliau (Luhut) ancar-ancar, bulan Juni itu sudah ada nama," kata Yotje.

Pada 24 Juli mendatang, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti genap berusia 58 tahun. Sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, usia pensiun maksimum anggota polisi adalah 58 tahun.

Dengan demikian, Badrodin harus melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Namun jabatan Kapolri masih bisa dipertahankan Badrodin hingga dua tahun ke depan. Hal itu merujuk pada Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003, yang menyebutkan batas usia pensiun dapat dipertahankan sampai 60 tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.

Keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan itu meliputi bidang identifikasi; laboratorium forensik; komunikasi elektronika; sandi; penjinak bahan peledak; kedokteran kehakiman; pawang hewan; penyidikan kejahatan tertentu; navigasi laut/penerbangan.

(obs)