Banyak Dukungan, Pemerintah Diminta Tak Ragu Ungkap Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menyatakan tidak perlu ada keragukan di benak pemerintah dalam upaya menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurut Wakil kordinator bidang Advokasi KontraS Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani, pemerintah sudah mengantongi cukup banyak modal dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu secara menyeluruh. KontraS merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam KKPK.

Pilihan Redaksi Sambangi Kejagung, Komnas HAM Papua Bahas Kasus HAM Berat Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Wasior Dipastikan Berlanjut Hendardi: Propaganda Kebangkitan Komunisme adalah Lagu Lama Panitia Simposium 1965 Serahkan Rekomendasi ke Luhut

"Tidak perlu ada keraguan dan ketidaksungguhan Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM ini, dari segi hukum dan politik-sosial cukup banyak yang dukung pemerintah," kata Yati dalam diskusi bertemakan Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu, Minggu (29/5) di Cikini, Jakarta.

Menurutnya, pemerintah memiliki dasar hukum kuat yang justru mewajibkan untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu. Salah satunya dalam Tap MPR Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap MPR itu menghendaki adanya langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran serta rekonsiliasi, sebagai upaya pengungkapan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau.

"Banyak undang-undang memandatkan upaya pembenaran dan keadilan dalam konteks penyelesaian HAM, pemerintah harusnya bisa tegas dan berani karena dasar hukum untuk penyelesaian sudah kuat," ujarnya.

Dari segi sosial, pemerintah juga memiliki dukungan yang besar untuk menuntaskan masalah HAM ini. Yati menyatakan sudah banyak masyarakat sipil dan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang yang sudah menyatakan untuk mendedikasikan diri mau membantu pemerintah dalam menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM.

Ia menilai, pandangan masyarakat saat ini sudah cukup berubah dan mulai mau belajar serta mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini.

"Siap mendorong untuk mencari jalan keluar penyelesaian HAM ini. Generasi muda sudah sangat haus membahas isu ini sebagai suatu pembelajaran yang berharga," kata Yati.

Dukungan politik juga cukup besar. Dukungan ini terlihat dengan semakin banyaknya partai politik di parlemen yang mendukung kabinet pemerintahan Jokowi. Dengan semakin banyaknya partai pendukung pemerintah, ujar Yati, seharusnya presiden sudah tidak perlu ragu lagi mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Salah satunya partai Golkar, sebagai salah satu partai yang kurang reformis dengan perlahan mendukung pemerintah. Dukungan ini seharusnya bisa dimanfaatkan," kata dia.

Walaupun terlihat masih banyak bentuk penolakan, menurut Yati itu bukan representasi penolakan publik secara menyeluruh terhadap penanganan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.

"Penolakan bukan bentuk penolakan publik atau negara, itu hanya penolakan segelintir orang yang kebetulan memiliki jabatan publik dan belum siap mengahadpi persoalan ini. Mungkin karena memiliki hubungan dalam peristiwa ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Yati menegaskan bahwa penyelesaian HAM masa lalu ini bukan hanya memobilisasi kepentingan para korban terkait. Menurutnya penyelesaian pelanggaran HAM ini juga memiliki keterkaitan dengan moral bangsa sebagai pembelajaran masyarakat di masa depan dalam menyikapi sejarah negara. (sur)