Anies: Ada Guru di Poso Tak Mengajar Karena Kelompok Santoso

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku menerima laporan bahwa ada guru di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang enggan mengajar karena takut pada kelompok teroris Santoso.

"Para guru di sana meninggalkan sekolah, saya mendengar laporannya," kata Anies usai mengikuti rapat penyelesaian kasus Poso di Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/6).

Pilihan Redaksi Polisi Gandeng Tokoh Agama untuk Bujuk Santoso Turun Gunung Operasi Pengejaran Santoso Diperpanjang Polri Sebut Satu WNA Etnis Uighur Ditangkap Imigrasi Pengamat: Dukungan Santoso untuk ISIS Hanya Akal-akalan

Anies mengaku belum menerima informasi rinci soal ini. Anak buahnya juga belum memberi laporan. Karena itu ia merasa perlu untuk mengecek langsung ke lapangan.

"Saya akan cek lapangan, apakah benar guru meninggalkan sekolah," ujar Anies.

Meski guru di daerah bukan pegawai Kemendikbud, namun ia merasa perlu untuk meninjaunya.

Selama ini, setahu Anies, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso beroperasi di hutan. Sementara sekolah letaknya di pemukiman. Karena itu perlu adanya pengecekan langsung.

Anies menjelaskan kondisi secara umum di sejumlah lembaga pendidikan formal. Dia meminta guru-guru di daerah melaksanakan Permen Kemendikbud Nomor 23/2005.

Dia menyebutkan kegiatan rutin di pagi hari seperti upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca, dan berdoa menjadi indikasi paling sederhana.

"Kalau sekolah tak melaksanakan upacara bisa ditegur Kepseknya. Kepsek bisa dihentikan atau ditarik," kata Anies.

Sementara Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penyelesaian ancaman kelompok teroris Santoso di Poso mengalami perkembangan yang signifikan. Selain Anies, Luhut juga mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, perwakilan Kementerian Keuangan dan Polri

"Tadi kami evaluasi semua. Progresnya sangat baik, dan kami mendekati penyelesaian Poso dengan holistik. Tidak hanya bicara operasi masalah Santoso. Tapi juga masalah pendidikan kesehatan, dana desa, guru, masalah pesantren santri, kiai," kata Luhut. (sur)