Bareskrim Tahan Bekas Anggota DPRD DKI terkait Korupsi UPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan bekas anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Firmansyah, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah menengah.

Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Martinus Sitompul, Rabu (8/6), mengatakan penahanan dilakukan dua hari sebelumnya.

"Kami tahan karena sudah lengkap penyidikan terhadap yang bersangkutan," ujar Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta.

Saat ini Firmansyah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, tersangka bersama barang buktinya akan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Dalam kasus ini, kata Martinus, Firmansyah berperan dalam memasukkan proyek pengadaan UPS ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014. Sebelumnya, proyek yang justru balik merugikan negara ini tidak ada dalam anggaran.

"Dalam kasus ini kami juga sudah melakukan gelar perkara terhadap perkembangan penyidikan yang meluas pada calon tersangka lainnya," kata Martinus.

Penetapan tersangka lain disebut Martinus tinggal soal waktu. Para calon tersangka adalah unsur "penyelenggara negara dan sipil."

Baca juga: Bareskrim Kembali Sidik Korupsi di Kantor Alex Usman

Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Indarto mengatakan calon tersangka bisa sampai melebihi 10 orang.

"Penyimpangan ini dari penyelenggara negara. Anggota Dewan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pengusaha," kata Indarto.

Saat ini penyidik masih menunggu evaluasi jaksa terhadap berkas tersangka lainnya dari unsur legislatif, Fahmi Zulfikar, dan tersangka dari pihak perusahaan rekanan, Harry Lo, selaku bos PT Ofistarindo Adhiprima.

Dalam penyidikan sebelumnya, dua orang dari pihak eksekutif juga sudah dijerat. Mereka adalah bekas Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, dan Zaenal Soleman yang menjabat posisi setingkat di Suku Dinas Jakarta Pusat.

Alex sudah divonis enam tahun penjara karena perbuatannya, sedangkan tersangka yang lain masih menjalani proses.

Para tersangka diduga bersekongkol memasukkan proyek pengadaan UPS pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan 2014. Akibatnya, negara diduga dirugikan sebesar Rp160 miliar. (agk)