Dia berpendapat, Badan Intelijen Negara (BIN) yang sudah ada saat ini tidak memberikan data tentang pertahanan secara spesifik. Lingkup yang diurusi BIN dianggap terlalu luas.
Sementara Badan Intelijen Pertahanan yang nantinya berada di bawah Kemhan, menurut Ridlwan sangat vital karena memberikan data dan analisis yang digunakan untuk menyusun kebijakan pertahanan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberadaan Badan Intelijen Pertahanan, kata Ridlwan, seharusnya diikuti perombakan fungsi Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang berada di bawah Mabes TNI. Dia mengusulkan BAIS lebih fokus pada urusan intelijen tempur.
"Data BAIS misalnya, siapa panglima militer lawan, apa senjatanya, bagaimana mereka menempatkan pasukannya, tapi sebatas teknis militer. Strategi negaranya itu diurus oleh Intelijen Pertahanan," kata lulusan Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia itu.
Berbeda dengan fungsi BAIS, intelijen pertahanan bertugas mendukung pembuatan doktrin dan kebijakan pertahananan, pembangunan dan pengerahan kekuatan pertahanan.
Badan Intelijen Pertahanan juga berfungsi mengembangkan infrastruktur dan industri pertahanan.
Terkait pro-kontra itu, Ridlwan mengatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seharusnya menjelaskan secara detail maksud pendirian Badan Intelijen Pertahanan.
"Publik yang awam mungkin bingung, apa bedanya dengan badan intelijen yang sudah ada. Ini yang harus dijelaskan oleh Kemhan," ujarnya.
Ridlwan menduga perdebatan mengenai pembentukan intelijen pertahanan muncul karena adanya kekhawatiran pengurangan peran dari institusi yang telah mapan.
"Harus diingat, user utama intelijen itu presiden. (Jadi itu untuk) memudahkan pekerjaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan dimaknai secara ego sektoral," kata Ridlwan.
Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo mengatakan Badan Intelijen Pertahanan di bawah kementeriannya akan bekerja untuk menentukan kebijakan pertahanan negara, termasuk mengurus sumber daya yang mendukung pertahanan seperti pangan, energi, dan manusia.
Fungsi itu, ujar Widodo, berbeda dengan BAIS di bawah Panglima TNI yang hanya menangani kekuatan pertahanan yang bersifat konvensional terkait angkatan bersenjata. Badan Intelijen Pertahanan, kata Widodo, berbeda pula dengan BIN di bawah presiden yang cakupannya terkait kebijakan negara secara menyeluruh.