Pemerintah Daerah Diminta Akomodir Kawasan Adat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta koordinasi sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat adat dan perusahaan untuk mengatasi konflik lahan di pelbagai wilayah Indonesia.

Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat KLHK Masyhud mengatakan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan hutan baik dari masyarakat adat maupun perusahaan kerap menimbulkan konflik tenurial. Oleh karena itu, Masyhud menyatakan, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam mengakomodir kepemilikan-kepemilikan hutan pada wilayah masing-masing secara rinci.

"Saya kira koordinasi dan komunikasi antara masyarakat adat, Pemda, maupun dari pelaku usaha itu sendiri penting guna mengatasi konflik tenurial ini," ujar Masyhud ketika dihubungi pada Selasa, (14/6).

Dia menegaskan klaim dan permintaan masyarakat atas kepemilikan hutan adat tidak semata-mata melegalkan kawasan tersebut menjadi sepenuhnya milik masyarakat adat. Masyhud memaparkan hal itu juga mempertimbangkan soal keabsahan dengan melihat data pendukung yang dimiliki.

Data pendukung ini, tutur Masyhud, terdiri dari beberapa aspek yang menentukan apakah layak atau tidaknya suatu lahan dikatakan menjadi lahan masyarakat adat. Salah satu aspek dan kriteria hutan adat itu, menurutnya, harus memiliki pranata dan batas luasan lahan yang jelas.

Selain itu, permintaan kepemilikan hutan adat dari masyarakat juga harus berasal dari komunitas adat asli itu sendiri. Hal itu, sambungnya, mengingat sejumlah masalah terkait dengan sulitnya pembuktian klaim.

Sejauh ini, Masyhud memaparkan bahwa pemerintah sendiri telah mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektare lahan hutan untuk keperluan perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri terdiri dari hutan adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan dengan hasi tanaman bukan kayu. Khusus untuk hutan adat, pemerintah sendiri menurut Masyhud, telah mencadangkan sekitar 3 juta hektare lahan hutan bagi masyarakat adat.

Lebih lanjut, perlindungan kawasan hutan adat juga, papar Masyhud, didasari pada perubahan materi Undang-Undang No 41/Tahun 1999 yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2013. Perubahan beberapa materi undang-undang tersebut menegaskan kepemilikan hutan adat sepenuhnya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan milik negara.

Lihat juga: Populasi Orang Rimba Terancam, Komnas HAM Turun Tangan

(asa)