KPK Diimbau Temui BPK Minta Audit Forensik Kasus Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit forensik terkait aliran dana dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras.

"Apakah sudah dilakukan audit forensik aliran dana Sumber Waras? Tentu harus dilakukan," kata Junimart dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Junimart berpendapat audit forensik dilakukan agar tidak ada perbedaan pendapat dan perdebatan yang terjadi di publik antara KPK dan BPK terkait hasil audit investigasi Sumber Waras.

Pilihan Redaksi DPR Ancam Pecat Ketua BPK Jika Salah Audit Sumber Waras DPRD Jakarta Tunggu Hasil Pertemuan KPK dengan BPK Pembahasan Kasus Sumber Waras antara KPK-DPR Dilanjut Besok DPR Kembali Minta Penjelasan KPK soal Kasus Sumber Waras Ungkap Kronologi di DPR, KPK Belum Setop Kasus Sumber Waras

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Daeng Muhammad menambahkan perbedaan pendapat dan perdebatan yang ada akan membawa preseden buruk terhadap kedua lembaga itu. Dia meminta agar kedua lembaga segera bertemu.

"Dulu hasil audit BPK digunakan sebagai alat bukti. Ini menjadi preseden kalau hasil audit BPK tidak digunakan. Jadi preseden buruk bahwa audit-audit BPK yang dulu berarti perlu diaudit ulang, mungkin ada kesalahan," kata Daeng.

Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan pihaknya telah meminta penyelidikan forensik kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami minta PPATK, kami cek, periksa orangnya jadi untuk hal lokasi tanah yang lokasinya tertulis dalam surat tanah dan banyak sekali yang kami ketahui dari forensik itu," kata Laode.

Meski demikian, Laode berterima kami terima kasih atas imbauan tersebut dan menyatakan akan segera bertemu BPK tanpa diminta parlemen.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun menambahkan bahwa audit forensik juga telah dilaksanakan.

BPK DKI sebelumnya menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga Rp191 miliar. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar Rp173 miliar.

Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilai NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilainya di Jalan Kyai Tapa.

(obs)