Menteri Yohanna Harap Tito Tumpas Perdagangan Manusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise berpesan kepada calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Tito Karnavian agar tetap berkomitmen dalam memberantas kasus-kasus perdagangan manusia.

Yohanna menyatakan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon Kapolri melalui media massa. Ia pun mengapresiasi Tito karena telah menyinggung masalah perdagangan manusia.

"Saya apresiasi beliau. Dan saya harap Kapolri baru bisa bantu kami soal perdagangan manusia," ujar Yohanna dalam acara buka bersama di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Lihat juga: DPR Satu Suara Setujui Tito Karnavian Menjadi Kapolri

Tak berhenti di sana, Yohanna meminta agar Tito berupaya mereformasi internal Polri. Menurutnya, tidak sedikit oknum kepolisian yang terlibat dalam lingkar perdagangan manusia.

"Aparat juga ada di dalam lingkar (perdagangan manusia) itu. Mudah-mudahan Kapolri baru bisa jawab semua itu," katanya.

Mantan Rektor Universitas Cendrawasih ini berencana untuk segera mengirim surat resmi pada Tito. Ia menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.

"‎Kami akan surati beliau. Kami harapkan Kapolri baru bisa memperhatikan perempuan dan anak dalam menangani kasus-kasus di lapangan," ujarnya.

Lihat juga: Tito Sebut Hidup atau Mati Pilihan Saat Hadapi Teroris

Hari ini sepuluh fraksi partai politik di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo, yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Tito Karnavian.

"Maka berdasarkan pandangan dan catatan-catatan, akhirnya seluruh anggota komisi III secara mufakat menyetujui pemberhetian dengan hormat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Selama pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Tito mendapat 25 pertanyaan dari sepuluh fraksi di Komisi III. Tercatat, empat poin yang sering ditanyakan adalah mengenai penanganan terorisme dan pelanggaran HAM, perbedaan angkatan, reformasi internal, serta konflik agama.

Lihat juga: Tito Tolak Usulan Pembentukan Dewan Pengawas Densus 88

(yul)