Komisi I DPR: Prosedur Pengamanan Laut Tiga Negara Mendesak

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mendesak pemerintah segera membuat prosedur pengamanan di wilayah laut Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait maraknya potensi ancaman penyanderaan.

Dia memaparkan potensi ancaman penculikan, penyanderaan, dan perompakan oleh kelompok bersenjata di wilayah laut tiga negara tersebut semakin tinggi, akibat potensi ekonomi serta perdagangan yang semakin besar.

"Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia dan Filipina perlu segera menyepakati standard operating procedure (SOP) kerjasama keamanan di kawasan," kata Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/6).

Lihat juga: Medan Sulit Sebabkan Info Penyanderaan WNI Simpang Siur

Untuk ketiga kalinya, warga negara Indonesia kembali disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina pada 20 Juni lalu. Namun hingga kini, rencana patroli bersama Indonesia dan Filipina di perairan tempat biasanya terjadi penyanderaan tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Menurut Meutya dengan memiliki SOP yang jelas, ketiga negara dapat melakukan langkah sesuai prosedur yang disepakati jika terjadi keadaan peningkatan potensi keamanan.

Politikus Golkar itu juga meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan Deklarasi Bersama hasil pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal itu menyepakati empat poin kerjasama dalam upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan tiga negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan dalam penyanderaan kali ini terdapat kelompok kecil bagian dari Abu Sayaff yang mengingkari kesepakatan pasca penyanderaan terakhir.

Lihat juga: Menlu Konfirmasi Tujuh WNI Diculik Militan Filipina

"Kami minta kelompok besar Abu Sayyaf mengingatkan kelompok kecil ini tentang kesepakatan itu dan bebaskan WNI yang sekarang disandera secara sukarela sesegera mungkin," ucap Hanafi. (asa)