Legislator Tawarkan Pendekatan Informal Pembebasan Sandera

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Nasdem Mayor Jenderal Purn. Supiadin Aries Saputra meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan uang dalam pembebasan tujuh sandera warga negara Indonesia di Filipina.

Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan cara lain seperti pendekatan informal melalui pendidikan. Pendekatan itu pula, kata dia, yang digunakan saat pembebasan 10 WNI yang disandera sebelumnya.

"Kompensasinya apa? Kami sekolahkan sebanyak 35 anak-anak di Filipina selatan, sudah MoU," kata Supiadin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

Pilihan Redaksi Pemerintah Telusuri Kelompok Penyandera Tujuh WNI di Filipina Bebaskan Sandera, Menhan Akan Operasi Militer Jika Terpaksa Abu Sayyaf Kembali Sandera WNI Menkopolhukam: Sandera WNI di Filipina Dalam Kondisi Baik

Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh itu mengatakan, anak-anak di Filipina tersebut disekolahkan hingga tuntas sebagai kompensasi dari pembebasan para WNI yang disandera. Cara tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan informal yang dinilai ampuh untuk diterapkan.

Legislator yang sebelumnya ikut terlibat dalam pembebasan sandera itu mengatakan kelompok yang sekarang menyandera merupakan faksi dari Kelompok Abu Sayyaff. Menurutnya Indonesia menjadi target pembajakan karena dinilai mudah untuk dimintai uang.

Dia juga mengusulkan agar konsep pengamanan trilateral yang digagas tiga negara, segera diselesaikan. Dalam waktu dekat, keamanan sandera disebutnya menjadi prioritas.

"Bagaimana meyakinkan pemerintah Filipina agar sandera harus aman," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi I fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung keterlibatan TNI dalam menangani kasus penyanderaan di sekitar wilayah Laut Sulu, Filipina. Dia mengatakan tidak ada kompromi bagi para pihak penyandera. "Tidak ada kompromi lah," jelas Syarief.

Menurut Syarief, TNI dapat berperan lebih dalam hal ini. Meski demikian, dia mengakui bahwa pelibatan TNI harus disesuaikan dengan situasi dan konteks yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah perlu juga memberikan sumber informasi yang jelas untuk meminimalisir perbedaan persepsi yang beredar di masyarakat.

"Kalau pemerintahnya saja beda statement, kan bingung rakyatnya," kata Syarief.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tujuh warga negara Indonesia yang disandera di Filipina dalam kondisi selamat.

"Kondisinya (sandera) baik," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Luhut mengatakan saat ini Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu sedang berada di Filipina untuk membicarakan masalah penyanderaan WNI dengan Menteri Pertahanan Filipina. Kepada Luhut, Ryamizard menyatakan adanya perkembangan positif dari upaya pembebasan sandera. (gil)