Bio Farma Klaim Audit Distributor Vaksin

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bio Farma (Persero) mengklaim melakukan audit berkala untuk menjamin keaslian vaksin milik BUMN tersebut dan menggandeng empat distributor resmi.

BUMN itu menyatakan pihaknya memiliki standar ketat dalam proses produksi vaksin. Sedangkan untuk sektor swasta, vaksin dikirim langsung ke gudang distributor resmi.

Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan dugaan pemalsuan vaksin dilakukan pada vaksin impor. Sedangkan vaksin pemerintah, hanya dilakukan pengoplosan.

“Audit berkala bertujuan untuk menghindarkan kebocoran saat pengiriman vaksin,” demikian keterangan PT Bio Farma melalui akun Twitter resminya, Jumat (30/6).

Lihat juga: BPOM: Pengguna Vaksin dari Jalur Ilegal Meningkat

Perusahaan itu menyatakan distribusi vaksin pemerintah dipastikan keamanannya dengan adanya pengiriman dari tempat produksi ke Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah turun ke Dinas Kesehatan Kabupaten, sambungnya, distribusi diteruskan ke tingkat kecamatan, puskesmas hingga ke masyarakat.

BUMN itu menggandeng empat distributor resmi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Indofarma Global Medika, PT Sagi Capri dan PT Merapi. Kriteria pemilihan distributor pun adalah memenuhi aspek administrasi, teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dan memahami sistem penyimpanan vaksin.

Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) sebelumnya menuding pemalsuan vaksin tak hanya terjadi pada produk impor melainkan juga vaksin milik pemerintah.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta mengatakan vaksin palsu tidak hanya terdapat pada vaksin impor, karena pernah menemukan vaksin milik pemerintah yang diduga dipalsu pada 2014.

Lihat juga: Rantai Produsen dan Konsumen Vaksin Dipetakan

Menurutnya, kategori palsu pada vaksin tersebut diindikasikan pada perbedaan masa kadaluwarsa antara bungkus vaksin dengan isinya.

"Vaksin ini di kemasannya tertulis kadaluwarsa bulan November tahun 2014 sedangkan isi vaksin kadaluwarsa bulan Maret tahun 2014, ini kan bentuk pemalsuan," ujarnya pada pekan ini. (asa)