DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat Tak Cuma Perhatikan Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sukhri Fahrial berharap pemerintah pusat tak hanya memperhatikan Pulau Natuna saja. Menurutnya di Kepri ada 19 pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Daerah lainnya seperti Batam, Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas juga berbatasan dengan negara lain," kata Sukhri di Tanjungpinang, Jumat (1/7) seperti diberitakan Antara.

Perairan di wilayah perbatasan menurutnya sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Sama seperti di Natuna, di pulau terdepan lainnya juga rawan terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing.

Pilihan Redaksi 'China Langgar Hukum Jika Tolak Putusan soal Laut Sengketa' Nelayan, Pasukan Garda Depan China di Laut China Selatan Tjahjo: Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017 Diplomasi (Megafon) di Natuna: Langkah Kuda Presiden Jokowi

Permasalahan kedaulatan, pengelolaan potensi kelautan dan pariwisata di kawasan perbatasan ini sudah berulang kali disampaikan kepada pusat. Namun Sukhir menilai, selama ini perhatian pemerintah hanya pada sektor transportasi saja.

Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah di daerah perbatasan bisa bersinergi dan segera mengambil langkah strategis untuk membangun kekuatan pertahanan keamanan dan pengelolaan potensi perekonomian secara maksimal.

"Banyak potensi perekonomian yang ada di kawasan perbatasan," kata Ketua Komisi I DPRD ini.

Karena itu sedikit apapun pelanggaran di wilayah perairan perbatasan seperti Natuna dan pulau lainnya, harus ada tindakan tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama.

Anggota Fraksi Partai Hanura itu memberi apresiasi pemerintahan Joko Widodo yang baru-baru ini melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna.

Keseriusan pemerintah pusat mengurusi permasalahan di Natuna semakin terlihat saat menindaklanjuti rapat terbatas tersebut di Jakarta beberapa hari lalu.

Namun Sukhir menilai langkah ini sedikit terlambat. Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat memperhatikan Natuna dan daerah perbatasan lainnya sejak beberapa tahun lalu.

Daerah perbatasan merupakan wajah Indonesia, yang harus dijaga karena rentan dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak asing. (sur/antara)