Bom Solo Disebut Bukan Alasan Percepat Revisi UU Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah tidak dapat menjadikan peristiwa bom bunuh diri di Mapolresta Solo sebagai alasan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Itu dua hal berbeda. Jangan-jangan aksi itu dijadikan barter untuk mempercepat revisi," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/7).

Hidayat menuturkan, kepolisian perlu meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah aksi teror. Apalagi, menurutnya, kepolisian menduga adanya hubungan antara pelaku bom bunuh diri di Solo dengan kelompok pelaku teror di Jakarta, Januari lalu.

Pembahasan revisi UU Antiterorisme itu, kata Hidayat, perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak tergesa-gesa. Apalagi, ia menyebut, draf revisi UU Antiterorisme tidak mengatur pembentukan badan pengawas Detasemen Khusus 88 Polri.

Hingga saat ini, revisi UU Antiterorisme masih dibahas panitia khusus parlemen. Sejumlah poin pada draf revisi yang diajukan pemerintah masih mendapat penolakan dari parlemen.

Lihat juga: Tito: Harus Ada yang Dikorbankan pada Revisi UU Terorisme

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya menyoroti pasal yang mengatur penangkapan dan penahanan terhadap terduga teroris.

Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah mengatakan, pasal 43A yang ada pada beleid itu berpotensi melanggar hak asasi terduga teroris.

"Karena semua orang yang kemudian ditangkap, dicabut kemerdekaannya, harus melalui prosedur hukum. Dia harus tahu alasan penangkapannya," ujar Roichatul awal Juni lalu.

Dalam beleid tersebut mengatur penyidik atau penuntut dapat mencegah terduga teroris dengan dibawa atau ditempatkan dalam wilayah tertentu selama enam bulan.

Selain persoalan itu, Komnas HAM mengusulkan agar ada badan pengawas dalam mengawasi kinerja penanganan tindak pidana terorisme. Meski, kata dia, lembaga ini tidak harus berbentuk badan baru.

Lihat juga: DPR Minta Perlindungan Korban Masuk Draf Revisi UU Terorisme

Ketua Pansus Mohammad Syafii mengatakan, dewan pengawas nantinya akan berfungsi mengawasi kinerja Densus 88 untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah operasi pemberantasan terorisme.

"Jadi jangan melakukan pelanggaran HAM. Kalau audit keuangan berarti soal penggunaan keuangan dari mana dapatnya, ke mana digunakan. Jadi awasi keduanya," kata Syafii. (abm)