Ahok Pertanyakan Survei BPS yang Sebut Orang Miskin Bertambah

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan metode survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat dibandingkan September 2015. Ahok menyebut, seharusnya yang disurvei BPS adalah warga yang memiliki KTP Jakarta, bukan semua yang tinggal di ibu kota.

"Saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/7).

Pilihan Redaksi Bareskrim Duga Ada Tindak Korupsi Pengadaan Lahan Cengkareng Bareskrim Periksa 15 Saksi Kasus Korupsi Lahan Cengkareng Ahok Bakal Hapuskan BPHTB Bagi Aset Kurang dari Rp2 Miliar Ahok Minta Pendukung Sumbang Rp10ribu untuk Dana Pilgub

BPS melansir jumlah total penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang. Jumlah ini setara dengan 10,86 persen dari total populasi penduduk di Indonesia. Angka ini turun bila dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 28,59 juta orang atau setara 11,22 persen.

Sementara, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta berjumlah 384,3 ribu orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan September 2015 sebesar 368,67 ribu orang.
Namun jumlah penduduk miskin per Maret tahun ini turun dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun lalu yakni 398,92 ribu orang.

Ahok menduga, meningkatnya angka kemiskinan dipicu karena naiknya nilai dollar Amerika.

"Begitu US Dollar naik, enggak ada inflasi, penghasilan pasti turun," katanya.

Untuk itu Ahok berencana memberi subsidi ke transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lokasi kerja, dan tempat usaha. Sebab, Ahok menilai hal-hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Untuk subsidi transportasi dianggarkan sebesar Rp3,2 triliun yang digunakan agar biaya transportasi bus TransJakarta Rp3.500 dari Tangerang, Depok, dan Bekasi. Adapun untuk pendidikan lebih dari Rp2 triliun. Sementara ratusan miliar dikucurkan untuk subsidi daging bagi anak-anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sedangkan untuk infrastruktur, tutur Ahok, akan dibebankan kepada para pengembang.

Ahok menuturkan daya saing tenaga kerja di Jakarta terhadap tenaga kerja asing ditingkatkan dengan sertifikasi dan pelatihan.

"Kami sudah lakukan. Asing yang datang juga enggak banyak kok," kata Ahok. (sur)