"Satu adalah inventarisasi aset, yang kedua adalah pengamanan aset, ketiga adalah percepatan pembangunan," kata Djarot ketika ditemui usai rapat dengan BPN, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/7).
Menurut Djarot, pertemuan ini dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta bakal banyak melakukan penyediaan tanah, pengadaan tanah, dan pembebasan tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kami ada di dua kaki, kemudian DKI betul-betul ada mafia tanah," ujar Djarot.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, ia menampik pertemuan ini lantaran adanya kasus pembelian tanah di Cengkareng Barat. Djarot menyebut kerja sama dengan BPN sudah dimulai sejak Februari lalu.
Belakangan diketahui tanah tersebut ternyata milik Pemprov Jakarta dikelola Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Toeti dan kuasa hukumnya Rudy Iskandar dituding memalsukan dokumen. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. (wis)