DPRD DKI Jakarta: Pemprov Kedodoran Swakelola Bantargebang

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi belum siap menangani pengelolaan sendiri Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Wakil Ketua DPRD Triwisaksana menilai Pemprov Jakarta kedodoran mengelola TPST Bantargebang.

"Itu kan terlihat agak kedodoran persiapannya karena alat beratnya, kemudian personilnya itu belum disiapkan," kata Triwisaksana usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat (22/7).

Dari aspek pengangkutan, menurut Triwisaksana, pekerjaan Dinas Kebersihan itu tidak memuaskan. Triwisaksana menuturkan perlu banyak perencanaan dalam swakelola TPST Bantargebang.

Lihat juga: Kelola Sampah Sendiri, Ahok Kirim Alat Berat ke Bantargebang

Anggota Fraksi PKS ini menyarankan agar TPST Bantargebang tidak langsung dikerjakan oleh Dinas Kebersihan secara swakelola, tapi dikelola oleh BUMD seperti PT Jakarta Propertindo.

Cara itu menurut Triwisaksana lebih menguntungkan karena dapat mengubah timbunan sampah menjadi energi listrik. Karenanya, Triwaksana menyarankan agar swakelola saat ini sebaiknya menjadi masa transisi selama satu tahun sekaligus mempersiapkan BUMD untuk mengelola TPST Bantargebang.

"Itu perlu dilakukan oleh BUMD. Saya kira jauh lebih menguntungkan kalau dikelola BUMD," ujar Triwisaksana.

Ahok Sangkal Penumpukan Sampah

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyangkal ada penumpukan sampah di TPST Bantargebang saat alat berat milik Pemprov DKI Jakarta terlambat masuk ke TPST Bantargebang. Gubernur yang disapa Ahok itu menyebut semuanya berjalan baik dan pengerjaan sedang berjalan.

"Kemarin saja terjadi miss alat berat masuk. Kami masukin duluan kan takut nanti kan salah, harusnya kan dia kan mesti tunggu kami masuk baru keluar gitu loh, karena itu, hampir setengah hari kosong alat berat," kata Ahok. "Lagi di-rapi-in kok, kami udah siapin truk, alat semua lengkap," ujanya.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menjalani masa transisi untuk mengelola sendiri TPST Bantargebang. Swakelola ini merupakan hasil dari langkah Pemprov Jakarta memutus kontrak dengan pengelola sebelumnya, PT Godang Tua Jaya yang bekerja sama (Join Operation) dengan PT Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI).

Lihat juga: Pemerintah provinsi DKI Jakarta Ambil Alih TPST Bantargebang

Pemutusan itu dilakukan karena terdapat kewajiban dalam perjanjian yang tidak dipenuhi perusahaan tersebut. PT GTJ sudah diperingatkan dengan memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga.

Berdasarkan hasil audit, PT GTJ terbukti melakukan perbuatan mencederai janji. Pemprov DKI Jakarta sudah mengucurkan Rp400 miliar per tahun kepada PT GTJ, namun perusahaan tersebut tak kunjung membangun mesin pengelolaan sampah.

Kini, PT GTJ diberi waktu 60 hari sejak 19 Juli untuk mengosongkan TPST Bantargebang dan menyerahkan aset kepada Pemprov DKI Jakarta. (wis)