Pemerintah Pertimbangkan Opsi Abolisi untuk Pengikut Santoso

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan opsi abolisi bagi para pengikut Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Kami lihat apakah nanti bisa ada abolisi atau amnesti, tergantung kasusnya. Kami akan lihat satu per satu," ujar Luhut di Gedung Kemenpolhukam Jakarta, Jumat (22/7).

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih mempelajari dan melihat keterlibatan masing-masing pengikut Santoso. Pemerintah belum bisa memastikan apakah tindakan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Pilihan Redaksi Kapolri Khawatirkan Konsolidasi Sisa Kelompok Santoso Anggota Santoso Masih Dicari Polisi Siap Antisipasi Aksi di Pemakaman Santoso

Luhut menuturkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan secara damai jika para pengikut Santoso berniat kembali ke masyarakat secara baik-baik.

“Kami mengimbau untuk jangan lagi ada pertempuran, kalau mereka mau kembali ke masyarakat baik-baik," ujar Luhut

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, masa Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, terus dipertahankan meskipun Santoso dinyatakan tewas, Senin malam (18/7).

Menurut Tito, Operasi Tinombala dipertahankan karena kondisi keamanan di Poso belum stabil saat ini. Tito khawatir akan ada perlawanan dari sisa-sisa kelompok jaringan teroris Santoso jika Operasi Tinombala dihentikan.

Tito mengimbau anggota MIT yang tersisa untuk turun dari pegunungan demi kemaslahatan umat di Poso. Jika mereka melakukan hal itu, ada kemungkinan menjadi faktor pengurangan hukuman.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berkata bahwa lembaganya tak akan menarik pasukan maupun menambah personel karena jumlah yang ada saat ini dinilai cukup. Satuan TNI yang bertugas pada operasi kali ini akan selesai pada 6 Agustus dan akan ada pergantian personel jika operasi dilanjutkan. (rdk)