Yasonna: Larangan Ke Luar Kota Terkait Rapat Paripurna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pelarangan dinas luar kota bagi seluruh Menteri oleh Presiden Joko Widodo pada 25-29 Juli 2016 terkait dengan Rapat Paripurna Kabinet.

Yasonna menyatakan dirinya tidak mengetahui apakah pelarangan tersebut terkait dengan penyusunan ulang komposisi kabinet. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"(Pelarangan ke luar kota) itu untuk paripurna. (Reshuffle) itu urusan Pak Presiden," ujar Yasonna di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (25/7).

Lihat juga: Tanggapan PKB Soal Isu Reshuffle Jilid II

Yasonna menuturkan dirinya telah membatalkan beberapa agenda kerja ke luar kota dan memastikan berada di Jakarta. Hal itu, paparnya, sebagai upaya menindaklanjuti imbauan yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana dalam dua pekan terakhir. Pemanggilan terkait evaluasi hasil kinerja sejumlah pembantunya tersebut. Jokowi mengklaim selalu membuat rapor para menterinya setiap waktu.

"(Menteri) yang dipanggil ada yang bicara masalah beras, gula, perikanan, tergantung yang dipanggil siapa," kata Jokowi setelah menghadiri acara silaturahmi bersama relawan di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta, pada Minggu (24/7) malam.

Salah satu menteri yang dipanggil Jokowi pada Jumat kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, mengatakan Jokowi memeriksa perkembangan pekerjaan di Kementerian PPA, terutama soal melibatkan organisasi perempuan dalam menyukseskan program kementerian.

Selain Yohana, Jokowi juga memanggil Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspa Yoga. Puspa Yoga menuturkan, Jokowi menanyakan perkembangan dan implementasi arahan yang disampaikannya pada Hari Koperasi Nasional. (asa)