Riskey bercerita, awalnya dia hanya ingin memeriksakan anaknya yang berusia 6,5 bulan ke RS Harapan Bunda lantaran sedang sakit batuk. Namun, perawat yang berjaga menganjurkannya untuk melakukan vaksinasi.
"Suster nyuruh agar anak saya divaksin. Tapi bayar vaksinnya enggak lewat kasir. Saya diajak ke ruangan kosong," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riskey segera berkonsultasi ke bidan setelah dirinya mengetahui RS Harapan Bunda menjadi salah satu rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. "Kata bidan ini salah penyuntikan, karena terlalu dalam. Kemudian dosis yang diberikan juga berlebihan," tuturnya.
"Hasil pemeriksaan sama. Dokter TNI dari RS Gatot Subroto namanya dokter Yenny juga bilang ada salah penyuntikan terlalu dalam dan dosisnya tinggi. Berarti kan ini bisa diduga ada malapraktik," ucapnya.
"Saat ini kami mau ketemu dokter saja susah. Sementara kami diombang-ambing oleh pernyataan dari rumah sakit dan pemerintah," kata Herlin salah satu orang tua yang hadir di Komnas PA.
Herlin mengaku butuh kejelasan sejak kapan RS Harapan Bunda memakai vaksin palsu. Sebab, keterangan pihak manajemen rumah sakit dengan Kementerian Kesehatan berbeda.
"RS Harapan Bunda bilang penggunaan vaksin palsu oleh oknum rumah sakit hanya berlangsung sejak Maret- Juni 2016. Sementara Menkes Nila F Moeloek menyebutkan vaksin palsu beredar sejak 2003. Di sini kami butuh kejelasan dari pihak rumah sakit," ujar Herlin.
Komnas PA Berikan Pendampingan
Sekretaris Jenderal Komnas PA Danang Sasongko menegaskan akan mendampingi orang tua yang anaknya diduga terpapar vaksin palsu. Dia mengatakan, pihaknya akan membantu memediasi antara orang tua korban dan pihak RS Harapan Bunda.
"Dalam dua atau tiga hari ini kami akan secepatnya membuat surat ke pihak RS Harapan Bunda," kata Danang.
Dia juga akan memberikan surat secara resmi kepada Kementerian Kesehatan. Hal itu agar pemerintah terus mengawal dan memantau kasus vaksin palsu ini.
Dia meminta orang tua korban vaksin palsu menyerahkan kronologi dan data terkait dugaan vaksin palsu di RS Harapan Bunda. Menurutnya, data konkret dari para orang tua dapat menguatkan langkah Komnas PA dalam melakukan pendampingan.
"Kami butuh database, berapa banyak orang tua korban yang tergabung dalam aliansi. Kronologi juga akan membuktikan dampak vaksin palsu sangat berbahaya," tuturnya.