Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad, pengadaan barang dan jasa secara online ini dapat menjadi jalan keluar menghindari terhambatnya distribusi pengadaan barang dan jasa pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini telah ada 10 penerbit buku pelajaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh LKPP sebagai penyedia resmi buku pelajaran sekolah. "Sepuluh penerbit ini sudah diseleksi kelayakannya oleh LKPP termasuk dari penetapan harga buku dan kualitasnya. Semua yang resmi sudah ada disitu," kata Hamid.
Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa jika pemesan buku terlambat, sekolah dapat terlebih dahulu menggunakan buku pelajaran yang sesuai dan tersedia di sekolah. Selain itu, sekolah dihimbau untuk memesan buku pelajaran kepada penyedia terpilih yang tercantum dalam e-catalog LKPP menggunakan dana BOS yang diterima sekolah.
Sejauh ini telah ada sekitar 25 persen sekolah pelaksana kurikulum 2013. Menurut Hamid, dari sekitar 208 ribu sekolah yang ada di Indonesia, sudah ada sekitar 58 ribu sekolah yang telah menerapkan K-13 pada tahun pelajaran 2016/2017. "Tentu angka ini masih ingin ditingkatkan dengan terget sekitar 44 persen total sekolah pelaksana K-13 pada tahun ini," kata Hamid. (sur)